Firdaus menyampaikan, jika saat ini Pemprov Sumbar hanya menerima pembagian sebesar Rp300 juta setiap tahunnya dari hasil pengelolaan bisnis Novotel, maka ketika perjanjian BOT telah berakhir dan aset telah diserahterimakan, keuntungan yang akan diterima Pemprov Sumbar selanjutnya pasti jauh lebih besar.
Sebab menurutnya, ketika jangka waktu perjanjian investasi mekanisme BOT telah berakhir, aset yang telah dibangun dan dikelola investor dengan dana sendiri itu, secara otomatis akan sepenuhnya menjadi milik Pemprov. Sehingga, sangat memungkinkan jika nantinya Pemprov memberlakukan sistem sewa kepada pihak maupun investor pengelola yang akan dipilih.
“Tahun 2024 nanti Novotel dan asetnya sudah milik Pemprov Sumbar. Jadi kalaupun nanti PT Grahamas ditunjuk kembali maupun PT lainnya sekalipun, sistemnya sudah sewa, kalau sewa sudah pasti lebih tinggi. Bahkan dalam hitungan saya sudah pasti diatas 2 atau 2,5 miliar rupiah,” jelasnya.
Kendati demikian, ketika perjanjian BOT Novotel telah berakhir, kata Firdaus, hendaknya Pemprov mempertimbangkan atau bahkan memprioritaskan nasib pengelolaan Novotel ke depannya kepada investor yang telah mengelola selama ini. Sebab menurutnya, investor tersebut telah mengetahui segala seluk beluk aset maupun manajemen pengelolaannya.
“Kalau berganti, pasti akan rumit. Pertama, mengganti karyawan pasti tidak akan mudah. Kemudian dalam serah terima aset, sistem elektrikal bangunannya bagaimana, plumbingnya, furniture, kelemahan arsitekturnya, untuk memahami itu semua butuh waktu. Jadi kalau tidak signifikan hati-hati,” terangnya.
Ia menegaskan, selaku investor, PT Grahamas tidak akan memaksakan diri. Meski demikian, jika memang tidak ada pihak ketiga lainnya yang berminat atau sanggup memberikan kontribusi terbaik bagi Sumbar, Grahamas sangat siap untuk melanjutkan kembali pengelolaan hotel bertaraf internasional tersebut.
Lebih lanjut Firdaus juga menyebut bahwa tidak ada sedikitpun permasalahan yang terjadi antara PT Grahamas Citra Wisata dengan Pemprov Sumbar terkait dengan pengelolaan Novotel Bukittinggi. Bahkan sampai saat ini pun, pihaknya selalu menjalankan semua kesepakatan yang pernah dibuat dengan Pemprov Sumbar.
“Bahkan sudah ada pernyataan bahwa Pemprov menghargai dan mengapresiasi investor yang membangun dan mengelola Novotel Bukittinggi selama ini. Semua kewajiban investor sudah berjalan sebagaimana mestinya dan perjanjian BOT akan berakhir di bulan Agustus 2024 nanti,” jelasnya. (fzi)
