HARIANHALUAN.ID – Pakar Kehutanan Sumbar, Dr Ir Firman Hidayat, MT, menilai realisasi program Perhutanan Sosial (PS) Sumbar sejak beberapa tahun belakangan, memang terbilang berhasil dalam segi capaian realisasi alokasi lahan, serta jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang telah dibentuk.
Namun sayangnya, keberhasilan itu baru sebatas di atas kertas, sementara pada kenyataannya, program pembinaan program perhutanan sosial masih belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Akibatnya, lima tahun sejak 170 KTH se-Sumbar didirikan, sampai saat ini hanya sedikit yang benar-benar bisa dikatakan berhasil.
“Persoalannya, perhutanan sosial Sumbar hari ini, tidak lebih dari bagi-bagi sertifikat yang dicatat dinas kehutanan hingga Kementerian LHK saja. Penyebabnya, ya karena proses pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan tidak maksimal,” ujarnya kepada Haluan, Jumat (7/7/2023).
Firman Hidayat menjelaskan, saat ini pemerintah telah mendirikan ratusan KTH se-Sumbar, namun realita di lapangan hanya sedikit KTH yang bisa bertahan, serta berhasil mengalami peningkatan pendapatan seperti halnya tujuan mulia program perhutanan sosial.
Laju sebelum berkembangnya ratusan KTH itu, kata Firman, disebabkan sejumlah persoalan. Catatan penting, terletak pada rendahnya kualitas SDM masyarakat pengelola PS yang juga tidak disikapi pemerintah dengan program pembinaan yang optimal dan berkelanjutan.
“Saya menilai, konsep perhutanan sosial Sumbar, mungkin hanya sukses diterapkan pada masyarakat yang berpikiran lapang, berpikiran jernih, serta memiliki Champions Leader, seperti misalnya pengelola Kopi Solok Rajo. Namun sayangnya yang seperti itu langka, atau bahkan mungkin satu-satunya” ucap Dekan Fakultas Universitas Muhammadiyah (UM) Sumbar ini.
Persoalan lainnya, kata Firman, terletak pada masih belum seriusnya dukungan dari OPD terkait selain Dinas Kehutanan dalam upaya menjadikan perhutanan sosial ini sebagai grand design atau konsep gerakan bersama menuju kesejahteraan masyarakat.
