HARIANHALUAN.id— Pemerintah Indonesia saat ini telah membuka peluang penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke 80 negara tujuan.
Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi PT Andalan Mitra Prestasi (PT AMP) untuk berbenah diri karena ada standar yang harus dipenuhi untuk persyaratan penempatan.
Demikian dikatakan Direktur Utama PT AMP H. Tafyani Kasim saat Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dengan 22 cabang dan mitra luar negeri diantaranya Malaysia, Korsel, Jepang, Singapura dan Polandia di Whiz Prime Hotel Padang, Senin (21/8).
Hadir dalam acara pembukaan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar Nizam Ul Muluk dan Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Bayu Aryadi.
“Kita baru bekerja sama dengan satu atau 2 negara saja Sedangkan ini terbuka peluang penempatan hingga ke 80 negara, masih sangat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan,” ujar Tafyani.
Ia mengatakan karenanya harus dilakukan konsolidasi ke dalam dengan seluruh cabang agar bisa bersama-sama bisa memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk melakukan penempatan.
“Juga meningkatkan kolaborasi dengan mitra luar negeri sehingga konsolidasi dan kolaborasi ini akhirnya bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas penempatan oleh PT AMP,” ungkapnya lagi.
Tafyani menambahkan untuk tahun 2023 ini, PT AMP secara nasional sudah mempunyai lebih dari seribu job order/permintaan kerja ke Malaysia.
“Tetapi untuk pengiriman belum terealisasi sepenuhnya atau baru 25 persen saja karena terkendala situasi politik di Malaysia yang belum normal,” katanya.
Ia mengatakan pada September tahun ini diperkirakan situasi pengiriman PMI ke Malaysia sudah bisa normal kembali seperti sebelumnya.
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumbar Bayu Aryadi sangat mendukung Rakornis PT AMP ini bersama cabang dan mitra luar negeri .
Ia mengatakan pada tahun 2023 ini akan menjadi titik balik kebangkitan penempatan PMI karena pandemi sudah berlalu sehingga penempatan bisa kembali normal.
“Seiring pandemi yang sudah berlalu maka mari kita tingkatkan standar agar meningkat pula kuantitas/jumlah dan kualitas penempatan,” ujarnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar Nizam Ul Muluk mengatakan bahwa magang kerja dan penempatan PMI menjadi salah satu solusi dalam menyerap tenaga kerja.
Dikatakannya setiap tahunnya tak kurang dari 50 ribu lulusan sarjana yang dihasilkan oleh perguruan tinggi negeri dan swasta di Sumbar.
Tetapi sayangnya perguruan tinggi hanya mencetak tanpa melakukan kerja sama dengan industri sehingga tak terserap dunia kerja.
“Kita sudah banyak melakukan bursa kerja namun demikian banyak dari program studi di perguruan tinggi ternyata tidak laku oleh industri,” kata Nizam lagi.
Ditambahkannya Disnakertrans Sumbar mendorong penempatan pekerja migran sebanyak-banyaknya namun dengan catatan juga harus meningkatkan monitoring dan evaluasi.
“Monev harus selalu ditingkatkan agar penempatan atau pun magang kerja dan sejenisnya bisa berjalan sesuai koridor dan seperti yang diharapkan tak tidak ada masalah di kemudian hari,” ucapnya. (h/ita)
