“Sebenarnya dana yang diterima anggota dewan tidak sebanding dengan apa yang dilakukan. Tapi mau bagaimana lagi, semua demi tugas,” kata Syamsuardi.
Sementara itu, menurut salah tokoh seorang masyarakat, A Dt Mandaro, untuk mendapatkan kursi di DPRD perlu biaya yang tidak sedikit, namanya ongkos politik. Satu anggota dewan bisa menghabiskan uang Rp1 miliar sampai Rp2 miliar bahkan ada yang Rp3 miliar, ketika helat pemilihan legislatif.
Jika dibandingkan dengan gaji yang diterima tiap bulan dengan ongkos politik yang dihabiskan, jelas tidak seimbang atau tidak balik modal.
“Nah untuk mengembalikan dana tersebut, maka wakil rakyat ini harus melakukan kegiatan keluar daerah dengan iming-iming uang perjalanan dinas namanya. Tapi, karena acap kali keluar daerah, anggota dewan terkesan memperkaya diri mereka sendiri. Apalagi pemilihan legislatif sudah semakin dekat, tentunya mereka perlu modal lagi untuk mencalon,” ucap A Dt Mandaro, Rabu (13/4/2022).
A Dt Mandaro menyebutkan, jumlah anggota dewan di Kabupaten Dharmasraya ini 30 orang. Apabila dalam satu bulan melakukan kunjungan kerja luar daerah dua sampai tiga kali, maka bisa dipastikan dalam satu tahun menelan biaya puluhan miliar rupiah. Kunjungan anggota dewan keluar daerah sah-sah saja secara aturan.
Namun di saat kondisi keuangan daerah minim dan masyarakat menjerit lantaran tingginya harga minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya, hal ini juga harus menjadi pertimbangan bagi wakil rakyat untuk keluar daerah dengan berbagai alasan.
“Alangkah baiknya, sebagian dari dana tersebut diperuntukan untuk membantu masyarakat. Mereka harus paham bahwa mereka berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, bahkan digaji dari uang rakyat dan semestinya mereka memperhatikan rakyat, bukan mengkhianati rakyat,” ucapnya. (*)
