Untuk itu, pemerintah daerah kedepannya perlu memikirkan formulasi pelibatan seluruh asosiasi industri pelaku usaha secara meyeluruh dan optimal agar dukungan yang diberikan masing-masing asosiasi bagi penyuksesan VBWS lebih selaras dan maksimal.
“Contohnya saja saat Sumbar menjai tuan rumah Event berskala internasional yang selalu dihubungkan dengan VBWS. Namun kita tidak tahu sejauh mana keterlibatan para pelaku industri pariwisata secara kelembagaan. Kedepannya ini perlu dievaluasi dan ditingkatkan lagi,” tegasnya.
Selain pada sisi pelibatan berbagai asosiasi industri pelaku pariwisata Sumbar yang bergerak di bidang akomodasi, transportasi , kuliner dan sebagainya, Abdi juga menilai kesiapan destinasi wisata yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat, juga perlu diperhatikan lebih serius lagi oleh pemerintah daerah.
Sebab pada kenyataannya, perkembangan dan peningkatan kualitas sarana prasarana destinasi wisata yang dikelola masyarakat di daerah, masih sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang.
Kondisi itu menyebabkan masyarakat pengelola di daerah, sering kali tidak berdaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata yang mereka kelola. Akibatnya destinasi wisata semacam itu hanya didatangi sekali oleh wisatawan. Setelah itu mereka tidak pernah kembali lagi.
“Nah, aspek peningkatan kualitas destinasi wisata daerah yang dikelola masyarakat inilah yang penting diperhatikan oleh pemerintah daerah di segala tingkatan. Mulai dari tingkat nagari, Kecamatan, Kabupaten Kota bahkan Provinsi,” kata dia,
Selain itu, Abdi juga meminta dukungan dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD bagi sektor pariwisata tidak hanya berfokus kepada kegiatan pelatihan-pelatihan, Bimtek, studi banding dan sebagainya.
Lebih dari itu, akan lebih efektif lagi jika di tahun 2024 mendatang , dana Pokir para anggota legislatif tersebut difokuskan kepada program-program pembenahan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata yang ada di seluruh daerah.
“Kegiatan pengembangan SDM melalui Bimtek atau pelatihan di Sumbar rasanya sudah kelebihan program. Sementara saat ini, masyarakat pengelola SDM masih memiiki keterbatasan dan kelemahan dalam meningkatan sarana dan prasarana di destinasi mereka,” tutupnya. (*)
