PADANG, HARIANHALUAN.ID – Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) akan terus bangkit dan tumbuh jika dipimpin oleh seorang figur berjiwa entrepreneurship, berani mengambil kebijakan investasi tidak populis, serta proaktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat lemah tak berdaya.
Hal itu disampaikan pakar hukum Prof. Dr. Busyra Azheri, SH, M.Hum, menjawab kriteria kepemimpinan yang dibutuhkan Sumbar dalam menghadapi tantangan Sumbar hari ini.
Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas ini menegaskan, keberadaan tanah ulayat, sejatinya bukanlah penghambat tumbuhnya investasi di Ranah Minang. Apalagi Sumbar saat ini juga telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Tanah Ulayat.
“Lalu kenapa selalu saja ada orang yang melihat bahwa Sumbar itu tidak kondusif untuk investasi? Saya melihat persoalannya tidak terletak pada aspek regulasi. Namun lebih kepada aspek kebijakan pemerintah daerahnya sendiri,” ujarnya kepada Haluan, Kamis (30/5/2024).
Menurut Busyra, mangkraknya pembangunan proyek Padang Industrial Park (PIP) adalah salah satu bukti nyata yang mengindikasikan pemerintah daerah tidak punya political will untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan keberlanjutan investasi.
“Yang menarik adalah saat terjadinya heboh-heboh soal Proyek Strategis Nasional (PSN) Air Bangis. Kenapa respon pemerintah begitu reaktif? Padahal PSN itu belum apa-apa, toh kemudian PSN itu juga dinyatakan tidak layak dan dibatalkan juga,” ucapnya.
Pecahnya konflik agraria penolakan PSN Air Bangis di Pasaman Barat beberapa waktu lalu itu, menurutnya juga merupakan indikasi kuat bahwa pemerintah daerah di Sumbar sampai saat ini masih belum memiliki arah pengembangan investasi yang jelas.
