PADANG, HARIANHALUAN.ID– Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) terus berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan sosial. Salah satunya melalui penyelenggaraan workshop kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi menegaskan kegiatan workshop tersebut bertujuan untuk memastikan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan bisa berjalan sesuai ketentuan dan berdampak positif untuk perekonomian masyarakat sekitar.
“Kita ingin membantu masyarakat untuk lebih sejahtera. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya kita perkuat dari segi kelembagaan tapi juga dari segi daya saing,” tegas Gubernur Mahyeldi.
Mahyeldi menyebut, hutan telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat Sumbar selama bertahun-tahun. Bahkan, hampir 82 persen nagari di Sumbar itu berada dalam kawasan hutan.
“Agar fungsi dan manfaatnya dapat berkelanjutan, maka ekosistemnya mesti kita jaga bersama,” himbau Mahyeldi.
Gubernur Sumbar berharap melalui workshop ini, kapasitas dan daya saing KTH dan KPS dapat mengalami peningkatan, sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dapat terwujud.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi mengatakan, sejak adanya program perhutanan sosial banyak dampak positif yang telah dirasakan masyarakat di sekitar kawasan hutan, terutama dari aspek ekonomi.
“Masyarakat yang dulunya terlibat dalam praktek illegal logging sekarang sudah beralih profesi menjadi pelaku ekowisata, petani kopi, dan semacamnya,” ungkap Yozawardi.
Selain membuka acara workshop, Gubernur Mahyeldi juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor UPTD KPHL Agam Raya di Lubuk Basung, Kabupaten Agam.
Hadir dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD Sumbar, Ismunandi Sofyan sejumlah kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Agam serta 120 orang peserta workshop yang berasal dari dua kelompok tani kehutanan se-Kabupaten Agam. (*)
