PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Provinsi mencatat saat ini Sumbar kekurangan dokter yang baru berjumlah 4.897 orang. Jumlah ini dinilai belum sebanding dengan jumlah penduduk Sumbar, yang pada 2023 berjumlah sebanyak 5.757.205 jiwa.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyebutkan, dari jumlah saat ini di Sumbar masih kekurangan dokter. Kondisi itu membuat pihaknya kesulitan dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan kajian Badan Kesehatan Dunia atau WHO, idealnya rasio dokter dengan jumlah penduduk adalah 1:1.000. Artinya, satu dokter mesti melayani 1.000 penduduk.
“Sementara dokter yang ada di Sumbar saat ini baru 4.897 orang sedang jumlah penduduknya, berdasarkan data BPS pada tahun 2023, adalah 5.757.205 jiwa,” katanya.
Berkaca dari kondisi ini, untuk mencapai rasio ideal, Sumbar masih butuh tambahan dokter baru. Setidaknya, Sumbar masih butuh 860 dokter lagi. Hal inilah yang menurut Mahyeldi menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Oleh karena itulah, Mahyeldi berharap seluruh perguruan tinggi di Sumbar, khususnya civitas akademika Universitas Baiturrahmah dapat mendorong dokter lulusannya untuk mau berkiprah di Sumbar, utamanya pada daerah pelosok.
Kekurangan Dokter Spesialis Persoalan SDM kesehatan ini sebelumnya juga sempat disampaikan Presiden RI, Joko Widodo, bahwa berdasarkan pengamatannya selama beberapa bulan terakhir berkunjung ke berbagai fasilitas kesehatan di daerah, ia menemukan bahwa tantangan terbesar bidang kesehatan saat ini adalah kekurangan dokter spesialis, terutama di provinsi-provinsi kepulauan.
“Selalu keluhan di daerah, utamanya di provinsi-provinsi kepulauan selalu adalah dokter spesialis yang tidak ada. Ini menjadi PR besar kita menurut saya, karena rasio dokter berbanding penduduk kita saya juga kaget saya tadi pagi baru baca 0,47 dari 1000,” katanya.
Jokowi pun menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Berdasarkan data yang ada, saat ini Indonesia berada di peringkat 147 dunia dan peringkat 9 di ASEAN terkait jumlah dokter yang ada.
“Ini problem angka-angka yang harus kita buka apa adanya. Jangan sampai peralatan yang tadi sudah sampai di kabupaten, kota, sudah sampai di provinsi tidak berguna gara-gara dokter spesialis yang tidak ada,” ucapnya.
Guna mengatasi masalah tersebut, Presiden Jokowi menekankan pentingnya kolaborasi antara fakultas kedokteran dan rumah sakit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam laporannya menyebut bahwa saat ini terdapat 24 fakultas kedokteran dan ada 420 rumah sakit di Indonesia.
“Dua mesin ini harus dijalankan bersama sama agar segera menghasilkan dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya, dengan standar standar internasional,” tuturnya . (*)
