PADANG, HARIANHALUAN.ID – Sebagai rangkaian akhir agenda Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024, Komisi Informasi (KI) Sumbar menggelar Focus Group Discussion (FGD) diikuti Informan Ahli dan Tim Pokja IKIP Sumbar 2024, serta seluruh komisioner KI Sumbar, Selasa (24/7/2024) di Hotel Truntum, Kota Padang.
“Dalam FGD, banyak masukan yang kami dapat untuk perbaikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik ke depan di Sumatera Barat,” kata Ketua Komisi Informasi Sumbar, Musfi Yendra.
Musfi juga menekankan pentingnya rekomendasi strategis yang harus menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti dalam keterbukaan informasi publik, terutama di antara kelompok rentan, disabilitas dan masyarakat di daerah tertinggal.
“Rekomendasi strategis ini harus menjadi perhatian serius untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat,” ujar Musfi.
Musfi yang juga Ketua Tim PokjaDa Sumbar menjelaskan bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dilaksanakan setiap tahun untuk menggambarkan keterbukaan informasi publik.
“IKIP ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur, memotret, atau menggambarkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat provinsi dan nasional. IKIP ini agenda langsung dari Komisi Informasi Pusat untuk seluruh provinsi di Indonesia,” kata Musfi.
Ia menambahkan bahwa 10 informan ahli IKIP 2024 telah mengikuti bimbingan teknis dan mulai melakukan pengisian kuesioner.
