PADANG, HARIANHALUAN.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemrov Sumbar), akhirnya berhasil merampungkan proses pendataan dan validasi luas lahan pertanian masyarakat terdampak bencana banjir bandang erupsi Gunung Marapi, beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan (Distanhortbun) Sumbar, Febrina Tri Susila mengatakan, seiring dengan rampungnya proses itu, bantuan pemulihan lahan pertanian terdampak senilai Rp10 milliar dari Kementerian Pertanian RI, akan segera disalurkan.
“Pendataan sudah selesai, dananya sudah turun, penyaluran bantuan akan segera kita lakukan ke kabupaten kota terdampak usai dilakukannya sosialisasi petunjuk teknis atau Juknis dari Kementan,” ujarnya kepada Haluan, Selasa (30/7/2024).
Menurut Febrina Tri Susila, sosialisasi juknis penyaluran bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota terdampak, akan diselenggarakan pada 1 Agustus 2024. Pada kegiatan itu, juga akan dijelaskan secara rinci bagaimana teknis penyaluran bantuan rehabilitasi lahan kepada petani penerima oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Begitupun dengan nominal pasti bantuan yang nantinya akan diterima oleh petani penerima.
“Setelah sosialisasi tanggal 1 Agustus, nanti baru bisa kita infokan secara pasti berapa nominal bantuan yang akan diterima setiap kabupaten/kota terdampak,” ucapnya.
Sejak awal, kata dia, Pemprov Sumbar terus berjuang untuk mempercepat realisasi penyaluran bantuan rehabilitasi lahan pertanian masyarakat terdampak bencana banjir bandang erupsi Gunung Marapi yang sebelumnya sempat dijanjikan Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman.
Sebagai bentuk keseriusannya, Gubernur Mahyeldi bersama jajaran bahkan telah menyambangi langsung Kantor Kementerian Pertanian RI di Jakarta. “Proses validasi luas lahan terdampak pun, telah selesai kita lakukan dengan menggunakan teknologi drone. Tujuannya agar data lebih akurat untuk menyusun Survei Investigasi dan Desain (SID)-nya,” katanya.
