PADANG, HARIANHALUAN.ID – Mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban warga Kota Padang, terutama dari aksi tawuran dan balapan liar. Pasangan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang 2024, Hendri Septa bersama Hidayat mengaku akan memperkuat Tim Satuan Kerja Keamanan Ketertiban Kota (SK4).
Saat ditanya wartawan soal tawuran yang meresahkan warga kota, Hidayat mengatakan, sudah membahasnya dengan Hendri Septa dan mereka berdua berkomitmen memasukkan program perioritas yang bisa dilaksanakan pada tahun pertama jika pasangan ini terpilih nantinya.
“Guna mengantisipasi tawuran dan balapan liar tidak terjadi lagi, kita mesti memperkuat keberadaan tim SK4. Yakni, tim yang terdiri dari gabungan Satpol PP, kepolisian dan tentara, serta instansi terkait lainnya, termasuk komponen masyarakat, melalui peningkatan kualitas dan kuantitas operasi. Kerja sama yang baik dengan Forkopimda plus Kota Padang adalah suatu keharusan,” kata anggota DPRD Sumbar Dapil Padang itu.
Pemikiran tentang peningkatan kualitasnya, misalnya dengan penambahan armada dan kelengkapan peralatan yang lebih modern. Sementara, dari sisi kuantitas, misalnya melalui penambahan jumlah personel dan jumlah patroli.
“Penguatan tim SK4 ini, saya rasa cukup dengan surat keputusan wali kota. Tim ini tidak hanya untuk upaya penindakan saja, namun juga melakukan upaya pencegahan dan pembinaan kepada kelompok kelompok yang berpotensi menimbulkan ketidakamanan maupun ketidaktertiban bagi warga kota,” katanya.
Bisa kita bayangkan, nantinya akan ada armada tim SK4, yang rutin melakukan patroli setiap hari di setiap kecamatan sesuai kebutuhan waktu dan peta daerah rawan ancaman keamanan dan ketertiban berdasarkan hasil kajian intelijen tim atau informasi yang didapatkan dari berbagai sumber.
“Kemudian, tim SK4 datang ke lokasi rawan tersebut, melakukan upaya pencegahan dan pembinaan terlebih dahulu secara persuasif. Datangi anak-anak atau adik-adik kita tersebut, ajak dulu mereka berdialog dan berdiskusi. Jika masih bandel, maka hukum wajib ditegakkan tanpa pandang bulu. Sebagai negara hukum, semua warga negara harus taat hukum. Bagi yang melanggar wajib diproses secara hukum yang berlaku,” kata Hidayat.
