PADANG, HARIANHALUAN.ID – Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumatra Barat kembali menyerukan perlu segera dilakukannya langkah-langkah kongkrit dalam upaya penyelamatan daerah bagian hulu sejumlah DAS utama yang membentang diseluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat.
Ketua Forum DAS Sumatera Barat, Prof Isril Berd menjelaskan, Sumatera Barat tercatat dialiri 1.034 DAS . Dari segi fisik, DAS di Sumbar dibagi atas 2 Region.
“Pertama DAS yang berhulu di sepanjang bukit barisan yang air nya bermuara ke Samudra Hindia, serta kedua adalah DAS yang bermuara dari Pantai timur Pulau Sumatera ke daerah Provinsi Riau dan Jambi,” ujarnya kepada Haluan Selasa (13/8).
Secara tipologi, kata Isril Berd, DAS yang berhulu dari pegunungan Bukit Barisan, adalah tipe DAS pendek yang alirannya sangat tajam dan curam pada bagian hulu. Sebagian besar hulu ini merupakan kawasan hutan yang terdiri dari kawasan hutan konservasi dan Hutan lindung.
Sementara DAS yang bermuara ke Pantai timur Pulau Sumatera ke daerah Provinsi Riau dan Jambi, adalah DAS yang bertipe luas dan Panjang dengan aliran berkelok-kelok.
“ Terdapat 4 DAS pada kawasan ini. Diantaranya DAS Rokan, DAS Kampar, DAS Indragiri dan DAS Batang Hari,” ungkapnya menerangkan.
Isril Berd menegaskan, daerah aliran sungai memiliki peran dan fungsi ekologis yang sangat penting bagi ekosistem dan makhluk hidup. Untuk itu, kelestarian DAS sangat penting untuk diperhatikan demi keberlanjutan lingkungan.
Ia mencontohkan, salah satu DAS yang sangat penting kelestariannya, adalah DAS Kampar yang berhulu di Sumbar dan mengalir ke Provinsi Riau. Areal seluas 200 ribu hektar ini , merupakan kawasan hutan lindung yang berada di Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Pasaman berdasarkan SK Menhut tahun 2013.
“Perlindungan kawasan ini sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan air bagi provinsi Riau. Baik untuk kebutuhan air masyarakat, irigasi serta pelaku industri. PLTA Koto Panjang membutuhkan ketersediaan air dan menjaga debit air sesuai kebutuhan untuk pembangkit listrik,” tambahnya.
Mengingat begitu penting dan krusialnya daerah bagian hulu DAS Kampar bagi ketersediaan energi listrik Sumbar-Riau ini, Isril Berd menegaskan perlunya strategi pengelolaan DAS secara terpadu dan berkelanjutan lintar Provinsi.
“Kondisi yang sama juga berlaku di DAS Batang Hari yang kawasan hulunya berada di Kanbupaten Solok Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya. Perlu langkah bersama dalam upaya penyelamatan DAS Kampar maupun DAS Batang Hari,” tegasnya.
Senada dengan Forum DAS Sumbar, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumbar juga menyoroti kerusakan atau pencemaran air yang telah terjadi begitu parah di Danau Maninjau Kabupaten Agam.
Kepala Departemen Advokasi Walhi Sumbar, Tommi Adam menyebut,penyelamatan Danau Maninjau, merupakan amanat langsung dari Perpres 60 Tahun 2016 tentang penyelamatan danau prioritas Nasional.
“Perpres itu menyatakan danau Maninjau adalah salah satu danau yang harus diselamatkan karena terus terjadinya penurunan kualitas air danau disebabkan pemanfaatan keramba jaring apung,” jelasnya.
Ditengah kondisi itu, sambung Tomi, upaya pemulihan dan pelestarian kembali Danau Maninjau, harus segera dilakukan untuk menyelamatkan danau Maninjau yang merupakan bagian dari DAS Antokan ini.
“Kemudian menyangkut isu pemanfaatan hulu DAS Anai di Kawasan lembah Anai secara ilegal. Ini juga penting untuk disikapi bersama. Mengingat risiko dan historis bencana, kawasan ini merupakan kawasan yang berisiko tinggi terjadinya bencana,” jelasnya.
Berdasarkan kajian hidrologis yang dilakukan Forum DAS Sumbar dan Walhi Sumbar, lanjut Tomi, curah hujan tahunan pada kawasan Lembah Anai mencapai 5000 mm/Tahun. Sementara kenaikan curah hujan tiap bulannya mencapai 8mm. Dengan angka tersebut, hulu DAS Anai merupakan kawasan dengan curah hujan tinggi.
“:Sehingga pemanfaatan dikawasan lembah Anai tidak direkomendasikan karena potensi ancaman banjir dan banjir bandang di kemudian hari,” tambahnya.
Mengingat begitu krusialnya upaya penyelamatan DAS Sumbar, forum DAS dan Walhi Sumbar menyerukan pentingnya pembentukan forum DAS di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
“Alasannya karena Setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik DAS yang unik, termasuk topografi, pola penggunaan lahan, dan masalah lingkungan yang spesifik,” jelasnya
Langkah pembentukan Forum DAS di tingkat kabupaten/kota, bertujuan agar forum DAS setempat bisa lebih fokus pada isu-isu lokal, memastikan bahwa strategi dan tindakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik daerah tersebut.
Apabila forum DAS Kabupaten/Kota telah terbentuk, wadah ini dapat berfungsi sebagai pelaksana dan pengawas dalam penerapan program-program ditingkat Provinsi serta memastikan kebijakan provinsi diterjemahkan ke dalam tindakan konkret yang sesuai dengan konteks lokal.
“Kedepan, Forum DAS Sumatera Barat akan fokus menginisasi pembentukan forum DAS di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung guna mencapai pengelolaan DAS yang adil dan lestari,” pungkas Isril Berd. (*)
