Namun begitu, Febrina Tri Susila menggarisbawahi bahwa alokasi 10 persen APBD bagi sektor pertanian itu tidak hanya dijalankan oleh Distanhorbun Sumbar saja. Pemanfaatan alokasi anggaran itu dibagi untuk beberapa OPD, yakni Dinas Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Pangan, serta Dinas Kehutanan. “Jadi 10 persen APBD Sumbar bagi sektor pertanian itu digunakan oleh lima dinas. Bukan kami saja. Tapi sesuai dengan tupoksi masing-masing,” katanya.
Lewat program kerja empat OPD itu, kecuali Dinas Pangan, dilakukan pengukuran indikator kinerja dan kemudian memperoleh kesimpulan telah terjadi peningkatan pendapatan petani Sumbar.
“Kami juga terus menggencarkan program-program regenerasi petani atau petani milenial. Kami mulai masuknya dari sektor kopi, karena komoditas ini sedang naik daun dan banyak sekali anak muda yang melek dengan komoditas ini,” tuturnya.
Ia menyebut, salah satu strategi untuk menarik minat pemuda Sumbar untuk kembali terjun ke sektor pertanian adalah dengan merubah paradigma petani yang selama ini dikenal sebagai pekerjaan kotor. “Maka kami lakukan mekanisasi, karena generasi milenial dan gen-Z tidak lagi mau berkotor-kotor,” katanya.
Sejauh ini, kata Febrina, hampir seluruh kabupaten/kota di Sumbar telah memiliki program Brigade Alsintan. Lewat program itu, para petani dimungkinkan untuk meminjam alat mesin pertanian (alsintan) dari dinas pertanian di masing-masing kabupaten/kota. “Semua alat bisa dipinjam dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jadi ini salah satu upaya kami untuk menarik anak muda Sumbar agar kembali tertarik terjun ke sektor pertanian,” katanya. (*)
