Padahal sudah ada program strategis dari pemerintah pusat dan Presiden untuk sawah, rumah, sekolah, jembatan, dan seterusnya. “Tapi kapan diterima masyarakat, ini yang harus dijelaskan dan diketahui warga. Kami dalam hal ini mendorong penyelesaiannya,” katanya.
Ia mencontohkan bantuan Rp 11 miliar untuk cetak sawah atau penambahan lahan baru yang hingga saat ini terkendala masalah teknis di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) Sumbar.
“Info yang kami terima, Rp 11 miliar untuk cetak sawah dari provinsi masih dalam tahapan teknis. Kami minta agar dipercepat. Warga jangan sampai kehilangan kepercayaan kepada pemerintah,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Distanhorbun Sumbar, Febrina Tri Susila Putri menyebutkan, akibat erupsi dan banjir bandang Gunung Marapi lahan pertanian seluas 2.158,30 hektare di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang ikut terdampak.
“Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) sudah turun. Lalu kami menindaklanjutinya dengan mendata secara detail lahan pertanian yang terdampak. Setelah itu Mentan menyatakan akan membantu pemulihan lahan pertanian dengan anggaran Rp33,34 miliar,” katanya, beberapa waktu yang lalu.
Ia menjelaskan, anggaran dari Kementan tersebut diperuntukkan bagi bantuan berupa bibit, pupuk, dan lainnya itu senilai Rp23 miliar. Sedangkan sisanya sebesar Rp10 miliar lebih dialokasikan untuk reklamasi lahan yang rusak akibat bencana alam. “Posisi saat ini untuk anggaran dari Kementan itu, khusus untuk berupa bibit, pupuk, dan lainnya lagi on going,” katanya.
