PADANG, HARIANHALUAN.ID — Warga Negara Indonesia (WNI) asal Pasaman Barat berhasil dievakuasi dari daerah konflik di Lebanon. Total sebanyak empat orang WNI asal Sumbar yang telah dipulangkan ke Tanah Air.
Plt Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy menyebutkan, dalam evakuasi gelombang VI yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), total WNI yang dipulangkan sebanyak 14 orang.
Satu diantaranya merupakan warga Kabupaten Pasaman Barat. Warga Sumbar yang berhasil dipulangkan tersebut bernama Muhammad Luthfi Ahmadi, yang berasal dari Bancah Talang, Kapa Selatan, Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.
“Jika tidak ada kendala, pada Selasa (15/10) mendatang, kami akan memulangkan mereka ke daerah asalnya masing-masing dengan biaya ditanggung oleh Pemprov Sumbar,” ujar Audy, Jumat (11/10).
Berdasarkan data Kemlu, sejak status darurat diumumkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) pada 4 Agustus 2024, sebanyak 79 WNI telah dievakuasi dari Lebanon. Kendati demikian, ada 102 WNI lainnya yang saat ini masih berada di Lebanon.
Namun, untuk keberadaan warga Sumbar lainnya di Lebanon, Audy mengaku belum memiliki informasi pasti dan masih menunggu kabar dari Kemenlu.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi mengatakan, sudah ada 79 WNI yang dievakuasi dari Lebanon. Mereka keluar dari Lebanon menggunakan jalur darat dan laut. Gelombang VI berhasil tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (10/10).
“Dengan demikian, WNI yang sudah berhasil dievakuasi per 10 Oktober adalah 79 WNI,” ujar Retno.
Evakuasi gelombang VI sendiri dilakukan melalui jalur udara dengan rute penerbangan dari Beirut menuju Jakarta dengan titik transit di Jeddah (Arab Saudi) dan Dubai (Persatuan Emirat Arab). Empat belas WNI yang berhasil dievakuasi tersebut terdiri dari 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.
“Saat ini, jumlah WNI yang masih berada di Lebanon sebanyak 85 orang. Sebanyak 17 WNI yang berprofesi sebagai pekerja migran dan diaspora yang menikah dengan WNA sebelumnya telah kembali secara mandiri, baik dengan biaya perusahaan maupun pribadi,”kata Menlu.
KBRI Beirut telah menetapkan status Siaga I untuk seluruh wilayah Lebanon sejak tanggal 4 Agustus 2024. Koordinasi intensif untuk menetapkan Rencana Kontijensi, termasuk rute evakuasi telah dilakukan dengan melibatkan seluruh Perwakilan RI terkait, termasuk KBRI Amman, KBRI Beirut, KBRI Damaskus, KBRI Kairo, dan KBRI Roma.
Kemenlu RI terus mengimbau agar WNI tetap meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi yang rawan maupun kerumunan massa, meminimalisasi pergerakan yang tidak perlu, mengikuti arahan kontingensi dari Perwakilan RI terkait. (*)
