PADANG, HARIANHALUAN.ID – Menjelang batas akhir Wajib Halal Oktober (WHO) tanggal 17 Oktober 2024 mendatang, Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI bersama Satgas Halal Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Jaminan Produk Halal bagi pengawas JPH.
Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak se-Indonesia ini dibuka Kepala Kanwil Kemenag Sumbar diwakili Kabag TU, Edison didampingi Sekretaris Halal, Ikrar Abdi. Hadir dari BPJPH, Lady Yulia (Analis Kebijakan) dan Burhan sebagai tim teknis.
Kabag TU sekaligus Ketua Satgas Halal Sumbar mengatakan, dengan diterapkannya WHO 2024, maka seluruh produk makanan, minuman, jasa sembelihan dan produk penyembelihan wajib bersertifikat halal. Maka pertanggal 18 Oktober sudah mulai dilakukan pengawasan.
“Kita semua tahu bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal mengamanatkan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal,” ucap Edison.
Dijelaskan Edison, WHO akan menjadi batu loncatan upaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Sumatera Barat. Setelah batas waktu WHO tahap pertama berakhir, Satgas Halal bersama tim pengawas akan mulai melakukan pengawasan.
“Untuk tahap pertama, tim pengawas akan fokus terhadap restoran, rumah makan, restoran hotel, RPH (Rumah Potong Hewan) atau RPU (Rumah Potong Unggas), produk kemasan yang belum bersertifikat,” ucap Ketua Satgas.
Diingatkan Kabag TU, jika setelah tanggal 17 Oktober 2024 dari produk di atas yang belum mengantongi sertifikat halal, akan langsung diberi sanksi berupa teguran tertulis dari Kepala BPJPH, untuk segera mengurus sertifikat halal.
Sementara itu, Lady Yulia perwakilan BPJPH Kemenag RI, pengenaan sanksi terhadap pelanggaran jaminan produk halal ditetapkan oleh Kepala BPJPH setelah melakukan pengawasan atas laporan dan/atau temuan.
