PADANG, HARIANHALUAN.ID – Memaksimalkan potensi keuangan daerah, Komisi III DPRD Sumbar selaku mitra kerja yang membawahi BUMD dan BUMN akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), sekaligus perkenalan dengan seluruh jajaran BUMD milik Pemprov Sumbar pada Senin (21/10/2024) mendatang.
“Insyaallah, kami akan melihat aset-aset milik pemprov. Jika memang tidak mungkin lagi mendatangkan hasil, untuk apa dibiayai lagi dengan APBD,” kata Anggota Komisi III DPRD Sumbar dari Fraksi Partai Golkar, Zafri Deson.
Lewat pertemuan itu, kata Zafri Deson, Komisi III DPRD Sumbar ingin mengetahui secara pasti bagaimana kejelasan kondisi aset-aset milik Pemprov Sumbar. Termasuk-aset-aset yang pengelolaannya tidak jelas.
Baca Juga: DPRD Sumbar Dorong Aset Daerah Dikelola Pihak Ketiga
“Termasuk persoalan Hotel Balairung yang ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa. Kedepannya, kami di Komisi III DPRD Sumbar akan terus memasifkan upaya menggali potensi PAD untuk Sumbar. Terutama mengenai aset dan BUMD yang tidak berkontribusi,” katanya.
Kemudian persoalan yang ada di sekitaran pengelolaan Hotel Novotel oleh PT Graha Mas Citra Wisata, sebenarnya telah menjadi fokus Komisi III DPRD Sumbar sejak periode sebelumnya.
“Bahkan kami dari Komisi III sempat membentuk pansus terkait dengan masalah Novotel. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berhasil,” ujarnya kepada Haluan, Jumat (18/10/2024).
Menurut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbar 8 ini, ketika Hotel Novotel masih di bawah pengelolaan PT Graha Mas Citra Wisata, Pemprov Sumbar hanya mendapatkan kontribusi sekitar Rp200 juta per tahun.
