Nofrizon mengatakan, perusahaan daerah yang masuk pada kategori gagal sebaiknya dilikuidasi saja. Sebab, selain tidak menghasilkan dividen bagi Sumbar, juga akan menambah kerugian terhadap provinsi.
“Seperti contoh Balairung gagal ratusan miliar yang kini statusnya dikontrakkan. Makanya seluruh BUMD yang gagal lebih baik dibubarkan saja,” ujarnya.
Nofrizon melihat, perusahaan daerah maupun BUMD cenderung sifatnya menjadi tambahan lapangan pekerjaan untuk kelompok dan golongan tertentu saja. Hal ini jugalah yang menjadi salah satu faktor kegagalan program yang dijalankan.
“Istilahnya seperti bagi-bagi kue terhadap suatu golongan kepada para kadernya,” ujarnya.
Karena kegagalan dari program Minang Mart tersebut, Nofrizon bertekad untuk mengawal lebih ketat program-program yang dicanangkan oleh pihak pemprov ke depan. Hal itu supaya kejadian serupa tidak terulang kembali yang berakibat kerugian bagi provinsi.
“Untuk periode selanjutnya kami akan serius mengawal dengan ketat, bagaimana agar setiap perusahaan daerah betul-betul dikelola secara profesional. Begitupun untuk setiap program yang dijalankan, harus jelas konsepnya seperti apa,” ujarnya.
