PADANG,HARIANHALUAN.ID — Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumbar, mendesak Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah untuk segera memberikan kepastian nasib bagi ratusan masyarakat Air Bangis yang terancam dengan adanya usulan rencana pembangunan mega Proyek Strategis Nasional (PSN) Air Bangis.
Ketua Umum Badko HMI Sumbar, Rustam Budiman menyebut, pemulangan paksa serta represifitas aparat penegak hukum yang pecah di Masjid Raya Sumbar Sabtu (5/8) kemarin, adalah akibat dari tidak adanya jawaban pasti yang diberikan Gubernur Sumbar kepada pengunjuk rasa.
“Sikap Gubernur tidak mencerminkan sosok pemimpin tauladan yang malah terkesan takut menghadapi masalah yang sebenarnya tidak terlalu besar,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Haluan Minggu (6/8) malam.
Budiman menyebut, Masyarakat Air Bangis kontra PSN sejatinya hanya ingin mempertanyakan kejelasan nasib mereka yang kini terancam dengan adanya rencana kehadiran mega proyek Investasi di daerah mereka.
Namun sayangnya, meski telah berhari-hari melancarkan protes di luar pagar gedung Kantor Gubernur Sumbar, ratusan masyarakat Air Bangis itu harus dipulangkan paksa oleh aparat penegak hukum sebelum mereka memperoleh jawaban dan kepastian yang diinginkan dari Gubernur Sumbar.
“Atas nama Badko HMI Sumbar, represifitas aparat kepolisian tidak bisa dibenarkan.
Polisi yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat justru malah mengintimidasi serta bertindak kasar terhadap masyarakat,” ucapnya.
Ia menyebut, Polda Sumbar dibawah kepemimpinan Kapolda Irjen Pol Suharyono, semestinya bisa memberikan masukan dan meminta Gubernur Mahyeldi untuk menemui para demonstran sebelum terjadinya aksi pemulangan serta penangkapan paksa terhadap sejumlah demonstran, aktivis serta paralegal LBH Padang.
“Badko HMI Sumbar juga mengecam keras merangsek masuknya aparat kepolisian kedalam masjid tanpa melepas sepatu. Sebab bagaimanapun disana terbentang sajadah yang dijadikam tempat bersujud menyembah Allah SWT,” ungkapnya.
Ia juga meminta Kapolda Sumbar untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat atas terjadinya aksi brutalitas aparat yang menodai kesucian Masjid Raya Sumbar.
“Badko HMI Sumbar meminta Kapolda menyampaikan permintaan maaf. Bukannya memberikan klarifikasi seperti video beredar. Jika tidak kami akan segera menyurati Kapolri, Menkopolhukam, serta Komisi III DPR RI untuk mengevaluasi kinerja Kapolda Sumbar yang kami nilai telah gagal menjadi tauladan dan mengayomi masyarakat,” pungkasnya. (fzi).