PADANG, HARIANHALUAN.ID–Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Forkopimda Sumbar, menggelar rapat koordinasi membahas penolakan masyarakat terhadap PSN Air Bangis bersama Forkopimda Pasaman Barat di Kantor Bupati setempat Selasa (8/8/2023) kemarin.
Pada kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi menyebut bahwa masyarakat Jorong Pigogah Pati Bubur belum mau ditemui Forkopimda Sumbar yang hendak menghimpun informasi terkait aspirasi dasar penolakan masyarakat di lapangan.
“Kita ingin ketemu masyarakat, pada kesempatan ini masyarakat belum mau, kita bertemu disitu untuk mendengarkan informasi di lapangan dari semua instansi terkait lainnya. Baik dari Pasbar maupun Provinsi,” ujar Gubernur Mahyeldi usai memimpin rapat koordinasi Forkopimda.
Mahyeldi mengatakan, situasi di Jorong Pigogah Patibubur kini telah berangsur normal dan kondusif. Anak-anak yang sebelumnya sempat dibawa orang tua mereka berunjuk rasa ke Kota Padang selama enam hari, telah kembali bersekolah.
“Mudah-mudahan suasana lebih kondusif dan aman, kedepannya akan kita pantau dengan aparat daerah dan kepolisian sehingga kondisi keamanan masyarakat tetap kondusif,” ungkapnya.
Gubernur menyampaikan, pihaknya juga telah menghimpun informasi terkait dengan adanya tindakan intimidasi dan pengancaman yang dialami masyarakat penolak PSN sehingga mereka akhirnya dibawa berdemo ke Kota Padang.
“Data terkait informasi pengancaman sudah ada. Disana memang ada pelanggaran dan itu akan menjadi kewenangan penegak hukum. Insya Allah Forkopimda Provinsi dan Pasaman Barat solid dan kuat menghadapi situasi ini,” pungkasnya.
Diketahui, rapat koordinasi antara Forkopimda Sumbar dan Pasaman Barat itu, dilakukan guna mencari titik terang dasar penolakan masyarakat terhadap rencana kehadiran PSN Air Bangis.
Pada kesempatan itu, Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono menyatakan bahwa kepolisian bakal mengusut segala bentuk indikasi pelanggaran hukum yang terjadi seputar penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Air Bangis.
Indikasi pelanggaran itu diantaranya adalah terungkapnya fakta penguasaan lahan kawasan hutan negara hingga diatas 4 hektar oleh masyarakat yang melancarkan protes penolakan PSN.
“Bagaimana ceritanya ini ada masyarakat pendatang yang menguasai lahan begitu luas. Sementara masyarakat asli saja tidak ada yang menguasai lahan 5 hingga 6 hektar. Padahal mereka sama-sama berada didalam kawasan hutan,” jelasnya.
Kapolda menduga, terganggunya kepentingan segelintir orang yang menguasai lahan negara begitu luas dikawasa itu, telah melatar belakangi gerakan masyarakat Air Bangis menolak PSN.
Sebab jika proyek mega investasi senilai ribuan triliun rupiah itu tetap lanjut, masyarakat penggarap kawasan hutan ini akan kehilangan lahan sawit mereka yang begitu luas.
“Ini yang akan kita tertibkan, jangan sampai hal ini malah membuat masyarakat bebas merambah hutan secara habis-habisan. Kami punya data namun kami tidak akan bikin gaduh dan akan berupaya menciptakan kondusifitas bagi masyarakat Jorong Pigogah Patibubur,” pungkas Kapolda (fzi).