• Index
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
Rabu, 1 Februari 2023
10 Rajab 1444
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil
  • Home
  • Utama
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Sumbar
    • Agam
    • Bukittinggi
    • Dharmasraya
    • Kabupaten Solok
    • Kota Solok
    • Limapuluh Kota
    • Mentawai
    • Padang
    • Padang Panjang
    • Padang Pariaman
    • Pariaman
    • Pasaman
    • Pasaman Barat
    • Payakumbuh
    • Pesisir Selatan
    • Sawahlunto
    • Sijunjung
    • Solok Selatan
    • Tanah Datar
  • Opini
  • Pendidikan
  • Hiburan
  • Webtorial
  • Lainnya
    • Entrepreneur
    • Pariwisata
  • Home
  • Utama
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Sumbar
    • Agam
    • Bukittinggi
    • Dharmasraya
    • Kabupaten Solok
    • Kota Solok
    • Limapuluh Kota
    • Mentawai
    • Padang
    • Padang Panjang
    • Padang Pariaman
    • Pariaman
    • Pasaman
    • Pasaman Barat
    • Payakumbuh
    • Pesisir Selatan
    • Sawahlunto
    • Sijunjung
    • Solok Selatan
    • Tanah Datar
  • Opini
  • Pendidikan
  • Hiburan
  • Webtorial
  • Lainnya
    • Entrepreneur
    • Pariwisata
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil
  • Utama
  • Politik
  • Otomotif
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Sumbar
  • Hiburan
  • Lifestyle
  • Opini
  • Pariwisata
  • Entrepreneur
  • Webtorial
Home Ekonomi

Pemerintah Pusat Berencana Susun Skema Khusus Dana Desa di Sumbar

RedaksiRedaksi
Senin, 13/12/21 | 07:09 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

0
SHARES
ShareTweetSendShare

 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

PADANG, HALUAN — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Transmigrasi (Kemendes PTT) tengah menyiapkan regulasi khusus terkait penyaluran dana desa di Sumatra Barat, dari pemerintahan nagari akan dialihkan ke jorong. Rencana itu mengapung lantaran jumlah selisih antara nagari dan jorong cukup berjarak.

BACA JUGA

Guspardi Gaus

Politisi PAN Tak Setuju Jabatan Gubernur Dihapus

Rabu, 01/2/23 | 08:41 WIB
Lion Air

Animo Umrah Meningkat, Lion Air Tambah Penerbangan dari Padang Jadi 2x Seminggu

Selasa, 31/1/23 | 20:11 WIB

Hal tersebut disampaikan oleh Mendes PDTT Halim Iskandar dalam kunjungan kerjanya ke Sumatra Barat Sabtu (11/12). Pihaknya tengah berjuang untuk meramu formulasi agar penyaluran dana desa untuk Sumbar bisa lebih proporsional dengan tidak lagi dialokasikan ke tingkat nagari tetapi pada jorong.

“Jumlah nagari di Sumbar sebanyak 923 sementara jumlah jorong sampai 2.000, karena itu kami tengah berjuang agar untuk Sumbar agar dana desa ini bisa diberikan kepada jorong, tidak desa atau nagari seperti sebelumnya. Agar penggunaan dana desa bisa lebih proporsional, ” kata Halim Iskandar.

Menurut Halim Iskandar,  upaya menyiapkan regulasi terkait transfer dana desa langsung ke pemerintahan jorong tidak mudah. Bahkan Kemendes PDTT, katanya, telah mengkaji beberapa alternatif sebelumnya untuk menyerahkan langsung dana desa ke pemerintahan jorong.

Halim Iskandar menambahkan, alternatif itu diantaranya mengubah jorong menjadi setingkat desa sesuai undang-udang. Namun setelah ditinjau skema tersebut akan terbentur dengan banyak aturan dan harus melakukan perubahan struktur pemerintahan yang harus dilakukan.

Kemudian, Halim Iskandar melanjutkan, Kemendes PDTT juga mencoba alternatif pemekaran nagari atau jorong. Namun, juga sulit dilakukan karena akan banyak perangkat yang harus disiapkan, ditambah dengan kondisis saat ini masih dalam moratorium.

“Tetapi tidak jadi dilakukan karena sangat rumit. Karena itu kita cari solusi lain dan formulasinya tengah kita diskusikan,” ujarnya lagi.

Ia optimistis rencana tersebut bisa rampung dalam waktu dekat. Kemendes PDTT meminta dukungan dari seluruh pihak agar bisa segera terealisasi. “itu tidak akan mudah. Namun upaya tetap dilakukan dan mudah-mudahan bisa terealisasi secepatnya. Doakan semoga bisa terealisasi,” ujarnya.

Kemendes PDTT, sambung Halim Iskandar, menekankan agar pemanfaatan dana desa dijalankan dengan transparan dan tepat sasaran, dengan penguatan pendataan desa berbasis SDGs Desa. Sebab, katanya, dana desa belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.

“Bapak Presiden sampai dua kali beliau bilang, dalam artian, kehadiran dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga masyarakat desa, utamanya warga kelas bawah, oleh karena itu dengan adanya fokus pembangunan berdasarkan SDGs Desa, maka output nya arah perencanaan pembangunan desa berbasis kondisi faktual di desa,” katanya.

Halim Iskandar menambahkan, maka ketika berbicara pembangunan di desa arah pembangunannya jelas, yaitu desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan di desa, desa layak air bersih dan sanitasi sampai pada desa berjejaring untuk pembangunan desa.

Hal tersebut, kata Halim Iskandar, juga diperkuat dengan perencanaan pembangunan desa dibahas melalui Musyawarah Desa (Musdes), dan tidak lagi berdasarkan keinginan kelompok atau elit tertentu. “Aktifitas pendataan ini menghasilkan data kondisi desa yang sebenarnya  dan rencana aksi sebagai bahan diskusi liberartif dalam musyawarah desa. Sehingga perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan, dan ini penting,” ujarnya.

Berdasarakan laporan belanja pemerintah pusat Direktorat Jenderal Ditjen Perbendaharaan (DJPb) di Sumatra Barat hingga triwulan III 2021 Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp14,93 triliun atau 73,35 persen. Di mana secara umum realisasi belanja pemerintah pusat triwulan III 2021 mengalami pertumbuhan 2,05 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy mengatakan Pemprov sangat mendukung kebijakan pembangunan dari desa atau nagari karena akan menjadi penggerak utama pada masa depan sebab desa dan nagari adalah sumber pangan dan sumber SDM.

“Kami sekarang sedang berupaya menciptakan enterpreneur dari generasi muda di nagari. Namun tanpa desa atau nagari yang kuat hal tersebut sulit diharapkan. Karena itu perlu kerjasama semua pihak untuk mewujudkan pembangunan mulai dari desa atau nagari,” katanya.

Apalagi, sambung Audy, Sumbar juga mendapatkan anugerah bonus demografi yang berarti lebih 50 persen penduduk Sumbar merupakan generasi milenial atau usai kerja. Maka, penguatan desa dan nagari harus menjadi perhatian bersama, terlebih, tantangan dunia pekerjaan ke depan akan berbeda dengan kondisi hari ini. (h/mg-dar)

Keyword: Abdul Halim IskandarKemendes
ShareTweetSendShare

BACA JUGA

Guspardi Gaus

Politisi PAN Tak Setuju Jabatan Gubernur Dihapus

Rabu, 01/2/23 | 08:41 WIB
Lion Air

Animo Umrah Meningkat, Lion Air Tambah Penerbangan dari Padang Jadi 2x Seminggu

Selasa, 31/1/23 | 20:11 WIB
RSAM Bukittinggi

Insentif Covid-19 RSAM Bukittinggi Rp99 Miliar, Pembagian Tidak Transparan Picu Polimik

Selasa, 31/1/23 | 19:48 WIB
Imunisasi Polio

Imunisasi Menurun Akibat Pandemi, Dinkes Sumbar Akan Galakkan Crash Program Antisipasi Polio

Selasa, 31/1/23 | 19:34 WIB

HALUANTERPOPULER

  • Lion Air

    Animo Umrah Meningkat, Lion Air Tambah Penerbangan dari Padang Jadi 2x Seminggu

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pengertian Sako, Pusako dan Sangsoko di Minangkabau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bahayakan Pengguna Jalan dan Lingkungan, Kabel Fiber Optik Berserakan di Jalan Lintas Sumatra Bukittinggi-Medan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Komunitas PKSA Perkenalkan Wisata Dama Batang Melalui Lomba Fotografer

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Akhirnya Terungkap, Ini Penjelasan Orang Tua Murid SDN 14 Gurun Laweh Kenapa Anaknya Berbohong!

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pusat Perlengkapan dan Kebutuhan Bayi Terlengkap, Miniku Baby Store Hadir di Padang

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Prajurit TNI AL Lanud Sutan Sjahrir Padang Tes Psikologi dalam Menguasai Senpi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ada Apa Ya! Developer Griya Elok Town House Beserta 4 Tergugat Lainnya Digugat Kaum Sikumbang di PN Padang

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Insentif Covid-19 RSAM Bukittinggi Rp99 Miliar, Pembagian Tidak Transparan Picu Polimik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Lestarikan Budaya, Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Putuskan Alek Nagari Pada Agustus

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
HarianHaluan.id

HarianHaluan.id

Kantor Redaksi dan Bisnis:
Jln. Prof Hamka (Komp. Bandara Tabing - Lanud St. Syarir) - Kota Padang - Sumatera Barat (25171)

  redaksihaluan.id@gmail.com

  0812 7790 1410
+62 812 7790 1410

  • Agam
  • Breaking News
  • Bukittinggi
  • Dharmasraya
  • Ekonomi
  • Entrepreneur
  • Galeri Foto
  • HALUAN
  • Hiburan
  • INSTITUT TEKNOLOGI PADANG
  • Kaba Ranah
  • Kaba Rantau
  • Kabupaten Solok
  • Kampus
  • Kota Solok
  • Lifestyle
  • Limapuluh Kota
  • Mentawai
  • Olahraga
  • Opini
  • Otomotif
  • Padang
  • Padang Panjang
  • Padang Pariaman
  • Pariaman
  • Pariwisata
  • Pasaman
  • Pasaman Barat
  • Payakumbuh
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Pesisir Selatan
  • POLITEKNIK NEGERI PADANG
  • Politik
  • Prakiraan Cuaca
  • Ranah & Rantau
  • Sastra Budaya
  • Sawahlunto
  • Sijunjung
  • Solok Selatan
  • Sumbar
  • Tanah Datar
  • Utama
  • Webtorial
  • Index
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

Copyright © 2022 HarianHaluan.id

Tidak ada hasil
Lihat semua hasil
  • Home
  • Utama
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Sumbar
    • Agam
    • Bukittinggi
    • Dharmasraya
    • Kabupaten Solok
    • Kota Solok
    • Limapuluh Kota
    • Mentawai
    • Padang
    • Padang Panjang
    • Padang Pariaman
    • Pariaman
    • Pasaman
    • Pasaman Barat
    • Payakumbuh
    • Pesisir Selatan
    • Sawahlunto
    • Sijunjung
    • Solok Selatan
    • Tanah Datar
  • Opini
  • Pendidikan
  • Hiburan
  • Webtorial
  • Lainnya
    • Entrepreneur
    • Pariwisata

Copyright © 2022 HarianHaluan.id