HARIANHALUAN.ID – Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah dan perbankan untuk membuka akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi para pelaku usaha kecil yang sebelumnya sulit menjangkau kredit konvensional.
Dengan suku bunga yang rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel, KUR memberikan ruang bagi UMKM untuk melakukan ekspansi usaha, seperti penambahan modal kerja, pembelian alat produksi, pembukaan cabang baru, hingga pengembangan pemasaran secara digital.
KUR berguna membantu para pelaku UMKM dalam hal permodalan dan juga pengembangan usaha.
Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi menyampaikan bahwa penyaluran KUR merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Penyaluran KUR yang berfokus pada sektor produktif merupakan bentuk keberpihakan nyata BRI terhadap pembangunan ekonomi nasional. BRI meyakini bahwa pembiayaan yang tepat sasaran dapat menciptakan multiplier effect yang signifikan, khususnya dalam mendorong kemandirian usaha dan membuka lapangan pekerjaan,” ujarnya.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp42,23 triliun atau setara 24,13 persen dari alokasi tahun 2025 sebesar Rp175 triliun yang ditetapkan Pemerintah.
Hal ini mempertegas komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran KUR.
Selama periode tersebut, sebanyak 975 ribu debitur pengusaha UMKM telah memperoleh manfaat KUR yang disalurkan BRI.
Tak hanya dari sisi nilai kredit yang disalurkan dan jumlah debitur, BRI juga memastikan penyaluran KUR diarahkan ke sektor-sektor strategis yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari penyaluran KUR sebesar 62,43 persen ke sektor produksi.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BRI menjadi salah satu solusi nyata yang terus mendorong pertumbuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah.
Program pembiayaan ini tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga membekali pelaku usaha dengan pelatihan, pendampingan, dan kemudahan akses perbankan agar lebih siap bersaing di tengah ketidakpastian ekonomi.
Sementara itu, Pada Januari-Februari 2025, BRI RO Padang telah menyalurkan KUR Mikro sebesar Rp836 miliar kepada 21.780 debitur.
“Kami akan terus berupaya mencapai target penyaluran KUR tahun ini dengan melakukan pemasaran yang masif, sosialisasi kepada UMKM binaan, dan promosi melalui media,” kata Riza Pahlevi.
Riza Pahlevi juga menjelaskan bahwa syarat untuk mendapatkan KUR di BRI RO Padang relatif mudah, antara lain memiliki usaha yang layak, tujuan untuk menambah modal kerja atau investasi, dan belum pernah menerima kredit komersial kecuali jenis kredit tertentu.
“Maksimal plafon KUR yang kami berikan adalah Rp500 juta, dengan jangka waktu pengembalian maksimal 3 tahun untuk kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi,” jelasnya.
Kepala Kantor Perwakilan LPS I Medan (wilayah kerja meliputi seluruh Pulau Sumatra), M. Yusron yang hadir ke Padang pekan lalu juga mengamini program KUR dari perbankan menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat.
“Pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat melalui beberapa cara. Diantaranya stabilitasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan sosial hingga program KUR dari perbankan,” ujarnya.
Disisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat juga mendorong perbankan berperan aktif dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Antara lain melalui penyaluran KUR maupun memanfaatkan stimulus yang diberikan oleh Pemerintah.
Mengawali kinerja 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat mencatat pertumbuhan positif pada sektor perbankan di wilayah tersebut.
Kepala OJK Sumatera Barat, Roni Nazra, mengungkapkan bahwa total aset perbankan di Sumbar pada Januari 2025 mencapai Rp84,44 triliun, tumbuh 5,49 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
“Total penyaluran kredit/pembiayaan mencapai Rp73,24 triliun, tumbuh 5,14 persen (yoy), dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp56,37 triliun, tumbuh 3,77 persen (yoy),” katanya.
Penyaluran kredit untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumbar mencapai Rp31,42 triliun, tumbuh 1,11 persen (yoy) atau setara dengan 42,91 persen dari total kredit yang disalurkan.
OJK Sumbar terus mendorong perbankan untuk meningkatkan kualitas penyaluran kredit dan pengelolaan risiko, guna menjaga stabilitas sektor perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Melalui KUR dapat membantu para pelaku UMKM dalam mengambangkan usahanaya. Sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan di Indonesia,” tuturnya.
Kemudahan akses keuangan yang ditawarkan perbankan sebaiknya dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam mengembangkan usahanya. (*)
