HARIANHALUAN.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menutup kegiatan Business Matching tahap IV bertema ‘Percepatan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN’ di Bali, Jumat (7/10/2022).
Sebelum memulai sambutannya, Sigit meminta kepada seluruh tamu undangan untuk menundukkan kepala sejenak guna mendoakan seluruh korban peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Malang, Provinsi Jawa Timur.
Usai berdoa, dalam sambutannya, Sigit berharap, diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan mampu mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya berharap kegiatan Business Matching tahap IV dapat mendukung gerakan bangga buatan Indonesia dan menjadikan produk dalam negeri menjadi tuan di rumah sendiri, dengan cara meningkatkan realisasi belanja produk dalam negeri pada akhir Tahun 2022 dan tentunya juga mempersiapkan program pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2023,” kata Sigit.
Sigit menjelaskan, semangat diselenggarakannya kegiatan ini untuk mewujudkan target dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) soal belanja APBN dan APBD di Tahun 2022, untuk produk dalam negeri yang berfokus pada pembelian barang atau jasa usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, sebagaimana yang tertuang dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2022.
“Guna menyukseskan capaian target tersebut, Polri menyelenggarakan kegiatan business matching, yang merupakan salah satu wadah untuk menjembatani antara para pelaku usaha dalam negeri dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN,” ujar Sigit.
Oleh karena itu, Sigit menyatakan, lewat kegiatan ini diharapkan para pelaku usaha dalam negeri dapat mengenalkan produk unggulannya. Kemudian kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN dapat menjelaskan secara spesifik apa saja yang dibutuhkan.
Lalu, pelaku usaha dalam negeri dapat mengembangkan produk unggulannya sesuai kebutuhan. Dan mampu memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebagaimana telah diatur dalam RPJMN 2020-2024 bahwa nilai TKDN ditargetkan mencapai sebesar 43,3 persen pada 2020 dan naik menjadi 50 persen pada 2024.
Sigit mengungkapkan bahwa pada Business Matching tahap I, II dan III, telah menghasilkan komitmen belanja produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga, pemda dan BUMN yang sudah terealisasi sebesar 49,83 persen.
“Angka capaian realisasi tersebut telah melampaui target sebagaimana yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Namun tentunya kita tidak boleh cepat berpuas hati, karena kita harus terus mendorong P3DN demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ucap Sigit.
Menurut Sigit, meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional ini sangat penting untuk terus dikawal. Pasalnya, Presiden Jokowi sudah menyampaikan terkait ketidakpastian yang tinggi di tingkat perekonomian global. Salah satu faktornya adalah konflik Rusia dan Ukraina, yang melahirkan potensi krisis pangan dan energi, berujung pada ancaman krisis ekonomi di seluruh negara.
Pemerintah Indonesia, disebutkan Sigit, sudah melakukan antisipasi akan potensi ancaman yang dapat terjadi. Menurutnya, hal itu dilakukan dengan upaya gencarnya transformasi ekonomi. Bahkan, dengan adanya upaya keras dari pemerintah dan dukungan seluruh elemen masyarakat.
Saat ini, Indonesia menjadi negara yang mampu bertahan di tengah tantangan gejolak ekonomi global. Atas hal itu, PBB memberikan kepercayaan terhadap Indonesia sebagai Champions dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global, baik krisis pangan, energi maupun keuangan.
Mantan Kabareskrim Polri ini memaparkan data soal pertumbuhan perekonomian Indonesia di tengah dinamika global yang berkembang. Pada triwulan II Tahun 2022, Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,44 persen. Capaian angka tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keenam terbaik di antara negara-negara G-20.
Dari segi internal, Sigit mengatakan, Polri juga telah melakukan berbagai upaya guna mendukung realisasi penggunaan produk dalam negeri. Di antaranya membentuk tim P3DN Polri, melaksanakan pembelanjaan produk dalam negeri melalui e-katalog, membuat e-katalog sektoral Polri sebanyak enam etalase produk.
Lalu, melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan personel Polri dalam penghitungan TKDN, mewajibkan belanja pengadaan barang/jasa dengan menggunakan produk dalam negeri yang bersertifikat TKDN dari Kemenperin dan memberikan fasilitas konsultasi kepada mitra Polri dalam proses pembuatan sertifikat TKDN yang bekerja sama dengan Kemenperin, LKPP, dan Sucofindo.
Guna semakin menguatkan pertumbuhan perekonomian nasional, Sigit juga menegaskan soal perlunya mendorong UMKM untuk menghasilkan produk dalam negeri yang memiliki kualitas lebih baik dan mampu bersaing dengan produk luar lainnya. (*)