Ratusan Miliar untuk UMKM di Sumbar, Guru Besar Ekonomi Sebut Bantuan Modal Saja Tak Cukup

PADANG, HALUAN – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menganggarkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp338,9 miliar untuk 282.487 pelaku UMKM di Sumatra Barat (Sumbar). Namun, pengamat menilai bantuan modal saja tak cukup untuk mendorong pertumbuhan UMKM.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Prof Firwan Tan mengatakan, UMKM di Sumbar masih belum mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah daerah (Pemda). Sebab, para pelakunya masih berjuang sendiri mulai dari membangun usaha, memproduksi, mendistribusian barang, hingga mencari pasar.

“Selama ini yang terjadi, para pelaku UMKM diberi uang atau modal awal. Itu tidak bisa dikatakan sudah membantu UMKM, karena cara terbaik membantu UMKM adalah membantu mencarikan pasar agar produknya bisa terjual dan UMKM terus tumbuh,” ujar Firwan dalam webinar Andalas Economics, Kamis (21/10).

Selain itu, sambungnya, bantuan modal dari pemerintah juga harus diiringi edukasi bagi pelaku UMKM, terutama terkait pemanfaatan teknologi. Terlebih, saat ini pasar digital semakin masif dan jangkauan pasar juga semakin luas.

Menurut Firwan, sudah saatnya pemerintah daerah menyiapkan lembaga untuk peningkatan kualitas SDM UMKM berbasis teknologi, terutama dari tingkat nagari. Sehingga, bisa menjadi pusat pengembangan UMKM, khususnya bagi anak muda yang tertarik berusaha.

“Lembaga itu juga bisa sebagai wadah bagi para ahli untuk mentransfer ilmu dan teknologi kepada anak-anak muda dan pelaku UMKM. Karena selama ini, para ahli enggan turun melihat langsung persoalan yang dihadapi pelaku usaha, karena memang tidak ada wadah atau ruang yang disiapkan,” katanya.

Selain itu, Firwan menilai pertumbuhan UMKM harus mendapatkan dukungan penuh dari Pemda, sehingga saat UMKM sudah tumbuh besar, maka pemerintah bisa mengenakan kewajiban pajak. Sedangkan saat UMKM berada dalam kondisi sulit, pemerintah mesti memberikan subsidi.

“Idealnya seperti itu, dan jika sebuah UMKM terancam kolaps, maka perlu dibeli oleh pemerintah. Sekarang yang terjadi, semua UMKM baik yang masih kecil dan merintis serta yang sudah berkembang, semuanya dipunguti pajak,” katanya lagi.

Menurut Firwan, selain melahirkan intelektual, Sumbar juga dikenal pandai berdagang. Namun, saat ini Sumbar seakan tertinggal dari daerah-daerah lain dalam menumbuhkembangkan usaha, lantaran masyarakat Sumbar yang terlambat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digital yang begitu cepat.

BPUM UMKM Sumbar

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Eddy Satriya menyampaikan, salah satu upaya pemerintah dalam membantu sektor UMKM yang terdampak akibat krisis pandemi adalah melalui program BPUM. Menurutnya, program itu berjalan secara akuntabel dan berdampak signifikan terhadap bertahannya UMKM.

“Untuk tahap pertama, telah terealisasi 100 persen pada bulan Juli 2021, kepada 9,8 juta pelaku usaha mikro dengan total anggaran Rp11,76 triliun, dan untuk tahap kedua hingga September 2021 terealisasi Rp3,4 triliun untuk 2,9 juta pelaku usaha mikro,” kata Eddy dikutip dari kemenkopukm.go.id, Kamis (21/10).

Sedangkan untuk tahap dua, sambung Eddy, hingga September 2021 telah terealisasi sebesar Rp3,4 triliun untuk 2,9 juta Pelaku Usaha Mikro. Sehingga total Realisasi BPUM 2021 sampai saat ini berjumlah Rp15,24 triliun yang diberikan kepada 12,7 Juta Pelaku Usaha Mikro.

“Khusus untuk Provinsi Sumbar, Pelaku Usaha Mikro yang telah ditetapkan sebagai penerima BPUM sebanyak 282.487 Penerima, dengan anggaran Rp338,9 miliar,” ujarnya lagi.

Sementara itu Deputi Kewirausahaan Kemenkop UKM, Siti Azizah menyebutkan, salah satu strategi meningkatkan daya saing UMKM dengan melakukan digitalisasi UMKM. Menurutnya, bila digitalisasi masif, maka pelaku UMKM dapat menggunakan teknologi untuk memasarkan produknya.

Siti memaparkan, sejumlah tantangan yang dihadapi UMKM di era digital, yakni literasi digital, kapasitas produksi, kualitas produksi, dan akses pasar. Kemenkop UKM, katanya, telah melakukan serangkaian kebijakan dalam peningkatan daya saing UMKM.

“Diharapkan pada tahun 2024, ada 30 juta UMKM yang onboarding digital, 500 koperasi digital, kontribusi ekspor sebesar 20 persen, serta 3,95 persen target rasio kewirausahaan. Inilah yang akan membentuk nilai ekonomi yang meningkatkan kapasitas dan kompetensi UMKM,” ujarnya. (h/mg-rga)