HALUANNEWS, PADANG — Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatra Barat (Sumbar) bakal membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, sebagai turunan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dikepalai langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi selaku Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumbar mengatakan, pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah itu sebagai salah satu langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Sumbar.
“Tahun ini MES Sumbar akan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, ini perwakilan KNEKS untuk di daerah-daerah,” ujar Mahyeldi, saat beraudiensi dengan Harianhaluan.
Ia menyatakan, pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah sudah dalam proses dan diharapkan rampung dalam waktu dekat. Selain itu, Mahyeldi mengatakan, MES di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga telah memiliki berbagai program untuk pengembangan ekonomi syariah. MES juga menggandeng berbagai pihak untuk berkolaborasi, seperti perbankan syariah.
Ia menyadari, bahwa pertumbuhan ekonomi syariah masih dihadapkan dengan literasi masyarakat. Maka Mahyeldi pun berharap media bisa ikut berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan sistem ekonomi syariah dalam kegiatan sehari-hari.
KNEKS dibentuk untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah. Pemerintah pun telah mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 28 tahun 2020 untuk penguatan KNEKS.
Sementara itu, Sekretaris MES Sumbar, Ahmad Wira menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah program untuk pengembangan ekonomi syariah di Sumbar yang meliputi berbagai sektor potensial. Mulai dari industri keuangan, hingga penguatan wisata halal di Sumbar.
“Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Sumbar, MES sudah menyusun berbagai program. Di antaranya pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah,” ujar Ahmad Wira.
Ia menyebutkan, program prioritas MES Sumbar selanjutnya yaitu mendorong konversi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Nagari beralih dari konvesional menjadi syariah.
Menurutnya, konvesi menjadi bank syariah tersebut sudah urgensi. Apalagi, sambung Ahmad Wira, konversi Bank Nagari menjadi syariah juga sesuai dengan kondisi masyarakat Sumbar, serta yang sejalan dan konsisten dengan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Menurut Ahmad Wira, dari sisi bisnis saat bank sudah beralih ke syariah dengan menjalankan sistem dan nilai islami akan membawa untung dan berkah. Walaupun nantinya ada penurunan dividen, hal itu disebabkan karena butuh biaya yang besar saat proses konversi.
“Untuk catatan pentingnya adalah jangan punya pikiran dan opini ketika konversi ke syariah bank nagari, rugi dan untung bank tergantung manajemen. Yakinlah ketika bisnis sudah dijalankan sesuai dengan nilai-nilai islami, pasti kedepannya akan membawa untung dan berkah,” ucapnya.
Program MES Sumbar selanjutnya, Ahmad Wira menambahkan, yaitu meningkatkan pariwisata dan industri halal di Sumbar. Kemudian penguatan wakaf produktif.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan agar program Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah memberikan hasil yang nyata. Ia meminta agar berbagai program KNEKS disinergikan, tetapi tanpa menghambat proses yang telah berjalan, termasuk dalam hal regulasi dan ketentuan hukum.
Ma’ruf Amin mencontohkan, kodifikasi data perdagangan industri produk halal agar disinergikan dan dikoordinasikan antar kementerian dan lembaga terkait, termasuk dengan Dirjen Bea dan Cukai dan Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan.
Ia menuturkan, arahan Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia Tahun 2024 sudah sangat jelas. Sehingga, pengembangan ekosistem halal yang salah satunya melalui pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) harus terus diakselerasi. (*)