HARIANHALUAN.ID – Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang menggelar temu pelanggan tahun 2023 di The ZHN Premiere Hotel & Convention Padang, Kamis (24/8/2023).
Pada kegiatan tersebut juga dilakukan peresmian Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) dengan tema standardisasi dalam rangka penguatan daya saing industri.
Acara itu dibuka langsung oleh Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, E Ratna Utarianingrum dan juga hadir Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi BSN Fajarina Budiantari, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatra Barat, Novrial, Kepala BSPJI Padang, M Nizam, para kepala pusat, kepala balai besar dan Kepala BSPJI di Lingkungan BSKJI Kemenperin.
Selain itu juga hadir para kepala unit satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian di Padang, kepala dinas kota/kabupaten di Sumatra Barat yang membidangi perindustrian, perdagangan, perekonomian, balitbang, tenaga kerja, koperasi, UMKM, veteriner dan lingkungan hidup.
Dan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Padang, Alfi Asben, Ketua Sekolah Tinggi Teknolgi Industri (STTIND) Padang, Riko Ervil, Kuasa Direksi PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry Jambi, Suparno, Direktur Operasi PT Semen Padang, Indrieffouny Indra, para pimpinan industri, asosiasi dan stakeholder BSPJI Padang, dan para narasumber, tamu undangan baik yang hadir fisik maupun secara online.
Sekretaris BSKJI Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, E Ratna Utarianingrum mengatakan, sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa negara, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2023 tercatat sebesar 5,17 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04 persen (yoy). Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2023 mencapai kisaran 4,5-5,3 persen,” ujarnya.
Indikator kinerja industri pengolahan non Migas Indonesia saat ini berada pada posisi yang masih tetap tumbuh. Pertumbuhan PDB triwulan II-2023 tumbuh sebesar 5,17 persen (y-on-y) terhadap triwulan II-2022. Sektor manufaktur tumbuh sebesar 4,88 persen (yoy) pada triwulan II-2023 dan sektor perdagangan tumbuh 5,25 persen, sejalan ekspansi sektor manufaktur selama 23 bulan berturut-turut.
Sebagai kontributor utama dari industri manufaktur, industri pengolahan makanan dan minuman tumbuh 4,62 persen pada triwulan II, didorong oleh peningkatan produksi olahan minyak sawit dan konsumsi dalam negeri. Aktivitas hilirisasi masih terus mendorong tingkat pertumbuhan industri pengolahan logam dasar yang tumbuh 11,49 persen (yoy) di triwulan II.
“Selain itu, ditinjau dari Purchasing Managers Index (PMI) maupun data dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebagai indeks yang menggambarkan kondisi makro industri nasional, menunjukkan kondisi industri Indonesia sejak awal tahun 2023 terus dalam kondisi ekspansif, dimana pada Juli 2023 IKI menunjukkan berada di level ekspansi 53,31, melambat 0,62 poin setelah mencapai level tertinggi pada Juni 2023 sebesar 53,93 yang merupakan nilai tertinggi sejak dirilis pada November 2022,” ucapnya.
Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan salah satu instrumen untuk memacu daya saing industri sekaligus menjaga keselamatan konsumen. Penerapan SNI di bidang industri, baik secara sukarela maupun yang diberlakukan secara wajib, harus melalui sertifikasi, yaitu rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang dan/atau jasa industri telah memenuhi SNI dan/atau Standardisasi Industri.
Hingga Juli 2023, dari total 14.611 SNI, sebanyak 5.234 SNI merupakan SNI bidang industri. SNI bidang industri tersebut mencakup sektor hasil perkebunan, agro, kimia hulu dan hilir, bahan galian non-logam, tekstil, alas kaki, permesinan, alat transportasi, elektronika, logam besi baja dan produk IKM seperti mainan dan korek api gas. Peran serta standardisasi dan jasa industri menjadi vital untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi industri manufaktur dalam rangka peningkatan nilai tambah dan produktivitas.
“Oleh karena itu, kami mendorong BSPJI Padang terus mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat industri khususnya yang berada di Provinsi Sumatra Barat dan Jambi yang menjadi wilayah kerjanya, serta terus meningkatkan kapasitas layanan, kelembagaan yang terakreditasi, SDM yang berintegritas dan kompeten,” ujarnya.
Untuk mendukung hal tersebut, ia mendorong BSPJI Padang agar berupaya menambah ruang lingkup sertifikasi, diantaranya lembaga pemeriksa halal, lembaga sertifikasi manajemen mutu dan lembaga sertifikasi industri hijau, serta layanan jasa teknis lainnya.
Sementara itu, Kepala BSPJI Padang, M Nilzam mengatakan, pada temu pelanggan kali ini BSPJI Padang mengundang sekitar 250 peserta dari berbagai kalangan industri, assosiasi, instansi pemerintah dan perguruan tinggi, serta stakeholder terkait yang hadir fisik maupun online.
“Adapun maksud diselenggarakan temu pelanggan ini sebagai media menjalin komunikasi dan berbagi informasi kepada para pihak dalam rangka optimalisasi jasa layanan publik kami, serta memperluas mitra kerja BSPJI Padang dengan tujuan fokus kami kepada pelanggan (customer satisfaction), yaitu memenuhi kebutuhan dan meningkatnya kepuasan pelanggan atas jasa yang kami berikan,” katanya.
Dalam memenuhi layanan publik, BSPJI Padang terus berupaya melakukan inovasi layanan dan penambahan ruang lingkup. Saat ini, pihaknya dalam proses akreditasi jasa layanan baru berupa pembentukan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM) ISO 9001 dan lembaga sertifikasi industri hijau. Mudah-mudahan ditahun ini bisa terwujud.
“Pada Juni 2023, BSPJI Padang telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dari Kementerian Agama RI. Ini sekaligus upaya kami dalam mendukung Provinsi Sumatra Barat sebagai pusat pengembangan industri halal nasional dan menjadi daerah tujuan wisata halal tingkat dunia yang dicanangkan beberapa waktu lalu. Dimana, ada 60 ribu pelaku UMKM ditargetkan memperoleh sertifikat halal dari Pemerintah Sumbar,” tuturnya. (*)