PADANG, HARIANHALUAN.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) akan melakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tahun 2023 (PL-KUMKM 2023). Sebanyak 1.100 petugas yang tersebar di Kabupaten/Kota di Sumbar akan dilibatkan dalam pengumpulan data tersebut.
Kepala BPS Sumbar, Sugeng Arianto mengatakan pengumpulan data akan diselenggarakan selama kurang lebih satu bulan.
“Pengumpulan data dilakukan secara door to door (dari pintu ke pintu) pada 15 September hingga 14 Oktober 2023,” ujarnya saat membuka Rapat Teknis Daerah (Ratekda) di Hotel Truntum Padang, Sabtu (26/8).
Ia menambahkan informasi yang dikumpulkan yaitu informasi unit usaha/perusahaan, informasi pelaku usaha dan informasi karakteristik usaha, informasi sumber daya manusia, informasi proses produksi/bisnis, informasi pemasaran dan informasi status keuangan.
PL-KUMKM 2023 dimaksudkan untuk memperoleh profil data koperasi dan UMKM yang bergerak di berbagai aktivitas usaha kecuali usaha pertanian.
“Output yang dihasilkan berupa basis data tunggal Koperasi dan UMKM by name by address,” katanya lagi.
Agar pengumpulan data berjalan lancar, BPS Sumbar melakukan Ratekda yang diikuti oleh 9 BPS Kab/Kota yang dilaksanakan pada Jumat (25/8) hingga Minggu (27/8).
“Kita harap dengan Ratekda ini nantinya menambah pemahaman san tercipta basis data tunggal KUMKM Indonesja melalui sistem informasi yang terintegrasi, tepat, terukur dan akuntabel,” tuturnya.
Pada Ratekda tersebut, dua narasumber didapuk untuk menyampaikan materi yaitu Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Endrizal.
Medi Iswandi dalam paparannya menyampaikan pentingnya data berkualitas untuk perencanaan pembangunan di Sumatra Barat.
“Sesuai UU No. 25/2004 pasal 31 menyebut bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Data mikro dibutuhkan untuk penyusunan RPJMD dan RKPD secara teknokratik. Kemudian data sektoral dibutuhkan untuk evaluasi indikator pembangunan dan evaluasi indikator pembangunan wilayah. seperti SDS’s, progul, RKPD dan lainnya.
“Pengumpulan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023 juga sangat dibutuhkan, sebab salah satu progul Gubernur Sumbar yakni menciptakan 100 ribu millenial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif,” ujar Endrizal. (h/yes)
