LIMA PULUH KOTA, HARIANHALUAN.ID — Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota mengadakan Sosialisasi dan edukasi terhadap lintas sektor dalam upaya peningkatan cakupan penimbangan dan pemantauan pertumbuhan balita di posyandu, Kamis (28/11) di Hotel Mangkuto Payakumbuh.
Narasumber yang dihadirkan oleh Dinas Kesehatan dalam lintas sektoral yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Nagari (DPMDN) Kabupaten Lima Puluh Kota, Hendra Amzar, S.Sos. Ia menyampaikan tema tentang tugas dan fungsi dari Posyandu yang bertransformasi menjadi kader Kesehatan yang akan ditempatkan di Puskesmas Pembantu di nagari – nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan tema Strategi Penguatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Posyandu.
“Nanti kader mempunyai tugas posyandu berdasasrkan 6 bidang SPM (II) seperti bidang pekerjaan umum seperti mengdukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik / rumah tangga serta melakukan pengelolaan sampah milik desa, identifikasi dan pemeliharaan embung air beku, pemeliharaan jaringan air pedesaan, identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku dan identifikasi kebutuhan pembangungan jalan desa,” kata Hendra Amzar.
Pada kesempatan itu Kadis DPMDN 50 Kota juga menyampaikan bahwa tugas Posyandu juga mempunyai Perumahan Rakyat seperti identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni dan komunikasi, informasi dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, komunikasi, informasi dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan serta juga pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
Pada saat Sosialisasi tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Deni Hendra Suryadi, SKM, M. Kes menjawab berbagai pertanyaan dan pernyataan para wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang diundang sebagai peserta.
“Kami dari Wali Nagari Sungai Beringin berharap kepada Instansi terkait agar tidak memandang dana Desa yang kami terima tiap tahun yang untuk pemakaiannya sudah diatur dan ditentukan dengan aturan yang sangat ketat dianggap seperti uang yang sangat banyak dan bisa dipakai sesuka kita. Komitmen dari OPD yang bersangkutan perlu kita duduk bersamakan dulu, namun mengenai dana desa kami rasa seluruh wali nagari se Kabupaten Lima Puluh Kota setuju untuk menggunakan dana desa untuk mendukung seluruh proyek pemerintah pusat,” kata Wali Nagari Sungai Beringin Bapak Lukman Hakim, Sos.
Wali Nagari Mungka Kecamatan Mungka, Epi Adri, SKM, M.Kes mengatakan, “Besok kami bersama Perwanaliko mengusulkan kepada Bupati terpilih nanti agar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah yang gila, gila bekerja, gila peduli kesehatan dan gila peduli masyarakat sehingga bisa mencari anggaran dan bantuan dari luar dana desa seperti halnya dana provinsi bahkan anggaran pusat, jadi peralatan yang direncanakan pembelian alat canggih oleh kabupaten tidak terlalu dibutuhkan, bisa dialihkan ke pembiayaan lainnya,” katanya.
Dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Bapelitbang) juga hadir memberikan materi Peran Lintas Sektor Dalam Peningkatan Cakupan ke Posyandu, yang disampaikan oleh Flora Prima Syntha , M.Si, M.Sc sebagai kepala bidang SDM, sosial Budaya dan Pemerintahan.
Ia menyebutkan. penyebab kenapa cakupan layanan Posyandu rendah di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana para orang tua hanya rajin membawa balita ke posyandu hanya pada waktu jadwal imunisasi. Setelah jadwal imunisasi balitanya lengkap, para orang tua cenderung untuk meninggalkan posyandu dan tidak menganggap penimbangan di posyandu itu tidak perlu, juga kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya posyandu.
“Sikap para ibu yang kurang peduli terhadap kesehatan anaknya, juga yang berpengaruh yaitu jarak tempat tinggal dengan lokasi posyandu yang jauh, kurangnya transportasi pada hari posyandu dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan posyandu kepada masyarakat, karena pemahaman masyarakat yang masih takut, khawatir anaknya bermasalah setelah imunisasi,” katanya.
“Kita juga perlu bekerjasama dalam hal menyampaikan informasi kepada masyarakat. Diharapkan juga di setiap posyandu agar berinovasi menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak -anak, kita juga harus menyadari masih banyak tingkat pendidikan ibu dan orang tua, begitu juga kesadaran Masyarakat yang kurang bahwa posyandu merupakan Upaya Kegiatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang berarti kegiatan tersebut dari, untuk dan oleh Masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Di akhir dari Sosialisasi dan edukasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota dan peserta yang hadir berkomitmen, seperti Dinas Kesehatan membina dan mengontrol setiap posyandu di nagari agar mempunyai sarana dan prasarana lengkap, perlu pembinaan pemberian informasi ke orang tua anak agar ke Posyandu, peningkatan honor para kader, Lembaga belum memiliki regulasi resmi, pembayaran honor kader juga belum ada regulasi resmi, juga wali nagari perlu pembekalan terhadap kebijakan terkait posyandu ini. (*)