AGAM, HARIANHALUAN.ID- Untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan bagi walinagari dan perangkat nagari, Walinagari dan Perangkat Nagari se-Kabupaten Agam mengadakan rapat koordinasi pada Kamis (16/01/2025) di Aula PPSDM Kemendagri Baso Agam.
Koordinasi ini bertujuan untuk merumuskan berbagai hal yang akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Agam, terkait peningkatan kesejahteraan aparat nagari agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Agam, Rahman, menyoroti rendahnya penghasilan tetap yang diterima perangkat nagari. Menurutnya, penghasilan tersebut masih jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Agam yang saat ini mencapai Rp2,9 juta.
“Penghasilan yang diterima perangkat nagari masih belum sebanding dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka jalankan,” ujarnya dalam sambutan.
Selain itu, Rahman juga menekankan kurangnya kejelasan status kepegawaian bagi perangkat nagari, meskipun mereka bertugas hingga usia 60 tahun.
“Mereka tidak memiliki status yang jelas dalam kepegawaian meskipun sudah bekerja dengan dedikasi tinggi,” tambahnya.
Rahman juga mengungkapkan tantangan tambahan yang dihadapi oleh perangkat nagari, seperti banyaknya aplikasi yang harus diisi akibat koordinasi langsung antara nagari dengan berbagai OPD dan lembaga.
Ia menegaskan bahwa meskipun perangkat nagari memiliki tugas pokok yang harus diselesaikan, mereka tidak menerima insentif atas pekerjaan tambahan tersebut.
“Mereka mengisi banyak aplikasi, tetapi tidak ada insentif yang diberikan,” ujarnya, yang kemudian disambut tepuk tangan oleh ratusan perangkat nagari yang hadir.
Dengan berbagai tantangan ini, Rahman berharap agar pemerintah dapat lebih memperhatikan kesejahteraan walinagari dan perangkat nagari, serta memberikan dukungan yang lebih nyata agar mereka dapat melayani masyarakat dengan lebih baik.
Sementara itu, Ketua Persatuan Walinagari (Perwana) Kabupaten Agam, Muhammad Nurzen, menegaskan bahwa pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun pusat, harus mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh walinagari dan perangkat nagari Kabupaten Agam.
“Kami berharap suara kami didengar dan diperhatikan demi kesejahteraan bersama,” ungkap Nurzen. (*)