AGAM, HARIANHALUAN.ID – Ratusan perangkat nagari di Kabupaten Agam menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Agam pada Senin (17/2/2025).
Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB ini bertujuan untuk menyampaikan sembilan tuntutan mereka kepada pemerintah daerah.
Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Agam, Rahman menyebut bahwa tuntutan yang diajukan perangkat nagari mendapat respons positif dari pemerintah daerah.
“Kami berharap ini bukan sekadar angin segar, tetapi benar-benar direalisasikan. Jika tidak, kami akan kembali menyurati pemerintah daerah, bahkan siap turun ke jalan lagi,” ujar Rahman.
Tuntutan yang disampaikan oleh perangkat nagari mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan kesejahteraan, perlindungan hukum, pembagian hasil pajak, serta tunjangan tambahan yang seharusnya mereka terima. Selain itu, mereka juga menuntut kejelasan status, serta jaminan keberlanjutan pekerjaan mereka.
“Jika ada yang mengalami pemberhentian secara sepihak, silakan laporkan. Kami siap mengawal kasus tersebut hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Ombudsman,” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Agam, Edi Busti menerima massa aksi dengan menggelar audiensi bersama 30 perwakilan perangkat nagari. Dalam audiensi tersebut, Edi Busti menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi tuntutan perangkat nagari.
“Kami akan menyelesaikan permasalahan ini. Hak-hak yang seharusnya diterima perangkat nagari akan diselesaikan,” ucap Edi Busti.
Ia juga menambahkan bahwa jika ada tuntutan yang berkaitan dengan nomenklatur kementerian, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan status PPPK, pemerintah daerah akan menyampaikannya langsung ke kementerian terkait.
“Kami berharap perangkat nagari tetap bekerja seperti sedia kala,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Agam, Ilham turut memberikan tanggapan terhadap aksi yang dilakukan perangkat nagari. Menurutnya, DPRD memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan serta menerima aspirasi dari masyarakat, termasuk perangkat nagari.
“Kami mendengar dengan seksama keluhan dari PPDI Agam. DPRD akan menggelar rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk meminta penjelasan, serta mencari solusi atas tuntutan yang disampaikan,” kata Ilham.
Lebih lanjut, Ilham menegaskan bahwa DPRD Agam akan mengawal persoalan ini hingga tuntas. “Tugas dan fungsi DPRD Agam adalah mengawasi langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam memenuhi aspirasi rakyat termasuk perangkat nagari,” ujarnya.
Aksi damai ini berlangsung dengan tertib tanpa adanya insiden yang mengganggu ketertiban umum. Para perangkat nagari berharap pemerintah daerah benar-benar menindaklanjuti janji yang telah disampaikan dalam audiensi tersebut.
Salah satu perangkat nagari yang ikut dalam aksi ini, Rudi mengaku optimis dengan hasil pertemuan tersebut. “Kami berharap janji ini segera terealisasi. Kami hanya ingin kejelasan dan hak kami dipenuhi,” kata Rudi.
Di sisi lain, beberapa perangkat nagari masih meragukan janji yang diberikan oleh pemerintah daerah.
“Kami akan terus mengawal proses ini, jika dalam waktu dekat belum ada tindakan nyata, kami siap kembali turun ke jalan,” ucap seorang perangkat nagari yang enggan disebutkan namanya.
Dengan adanya respons dari pemerintah daerah dan DPRD, perangkat nagari kini menunggu realisasi janji tersebut. Mereka berharap pemerintah daerah benar-benar memperhatikan kesejahteraan perangkat nagari yang selama ini merasa kurang mendapat perhatian.
Langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah daerah dalam beberapa waktu ke depan akan menjadi sorotan utama bagi perangkat nagari. Mereka berharap tidak ada lagi kendala dalam pencairan hak-hak mereka.
Aksi ini menjadi momentum bagi perangkat nagari untuk terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan mereka. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, mereka berharap perbaikan sistem dan regulasi terkait perangkat nagari dapat segera terwujud.
Untuk sementara, perangkat nagari memilih menunggu dan mengawasi perkembangan janji pemerintah daerah. Namun, jika dalam waktu dekat tidak ada realisasi, mereka memastikan akan kembali menggelar aksi lanjutan demi memperjuangkan hak-hak mereka. (*)