HARIANHALUAN.ID – Mengawali kerja di Tahun 2023, Wali Nagari Gunuang Malintang berinisiatif mengundang Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota untuk berkoordinasi tentang bantuan sosial (bansos) masyarakat di aula kantor wali nagari setempat, Kamis (12/1/2023).
Berkaca pada Tahun 2022, bansos seperti PKH, BPNT, PBI JK dan bantuan sosial lainnya baik itu yang berasal dari anggaran pusat, daerah dan nagari masih ditemui permasalahan, yang berdampak terhadap sosial masyarakat di Nagari Gunuang Malintang.
Maka dari itu, Wali Nagari Gunuang Malintang bersama pemangku kepentingan hadir untuk melakukan koordinasi yang bertujuan menyamakan persepsi, agar permasalahan bansos tersebut bisa diatasi.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, Harmen menyampaikan bahwa selama manusia permasalahan sosial pasti ada, baik itu kebutuhan maupun karena keinginan. Status sosial masyarakat bersifat dinamis, dimana hari ini orang tersebut tidak mampu, besok bisa jadi orang tersebut sudah mampu ataupun sebaliknya, masyarakat yang pindah dan meninggal dunia.
“Semua penerima bansos berbasis NIK yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dimana data penerima bansos akan disinkronkan dengan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri,” ujar Harmen.
Kegiatan ini disambut baik oleh semua yang hadir, karena selama ini persepsi antar pemangku kepentingan tidak sama terhadap bantuan sosial yang diterima masyarakat, sehingga kedepannya permasalahan bansos bisa diatasi.
Pada kesempatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota beserta Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, pendamping PKH, pendamping BPNT, PSM, Operator Siks-Ng, Wali Nagari Gunuang Malintang dan perangkat, ketua bamus nagari dan anggota, serta kepala jorong. (*)
