HARIANHALUAN.ID – Rombongan bendahara setingkat desa/nagari se-Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, melakukan study tour terkait pengelolahan dan SPJ keuangan desa.
Desa/nagari yang dikunjungi sebagai perbandingan, yaitu Kuranji Hulu. Rombongan tersebut disambut dengan baik oleh Wali Nagari Kuranji Hulu, Salman Hardani St Datuak Rajo Harimau, Sekretaris Nagari Depit Suhendra St, Pendamping Desa Irza Fitrah dan staf nagari, Jumat (23/6/2023) sekitar pukul 10.00 WIB.
Pada kunjungan tersebut, rombongan dipimpin oleh Elfrida Butar Butar, pendamping P3MD dari Dinas Kementerian Desa Kabupaten Siak, dan Dedi Juraimi, Kasi PMK Kecamatan Kandis. Setibanya di Kantor Nagari Kuranji Hulu dan temu ramah tuan rumah, dilanjutjan bertukar fikiran tentang pembahasan soal pengelolahan keuangan.
Wali Nagari Kuranji Hulu, Salman Hardani St Datuak Rajo Harimau mengatakan, tentang pendapatan desa/nagari berbeda dengan di Provinsi Riau khususnya Kecamatan Kandis. Di sektor pertanian ada kebun sawit, belum lagi PT milik BUMN/BUMD sebagai penunjang Income pendapatan desa.
Sedangkan untuk Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Sungai Geringging, Nagari Kuranji Hulu, hanya mengandalkan sektor pariwisata, pertanian, perternakan. Contoh dari pertanian ada kelapa, cocoa dan pinang. “Ituu pun belum mencapai target di luar anggaran APBD,” ujarnya.
Dedi Juraimi juga menjelaskan, kalau untuk di Kecamatan Kandis itu sendiri memang benar wilayah di tempati dengan industri dari BUMN maupun swasta, tetapi ada kelemahan di bidang pariwisata. “Kalau di Sumbar terkhusus Kabupaten Padang Pariaman, yang menonjol pariwisatanya bisa juga diandalkan sebagai pendapatan di suatu desa,” katanya.
Pendamping Desa Irza Fitrah menyampaikan tentang pedoman pengelolahan keuangan nagari dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2019, dan secara rinci keuangan nagari murni dari aset APBD Kabupaten Padang Pariaman. “Belum ada yang menonjol income di sekitaran desa/nagari tersebut,” ujarnya.
Hal senada juga dikatakan Bendahara Nagari Agustimarni. Ia berpendapat pengelolaan keuangan nagari perlu ada perkembangan, misalnya di sektor pertanian dan perternakan. “Apabila perlu pembiayaan mendadak, bisa teratasi tanpa memakai anggaran keuangan utama nagari,” ujarnya. (*)