AGAM, HARIANHALUAN.ID – Ratusan pengurus Badan Musyawarah (Bamus) 92 nagari di Kabupaten Agam mendapatkan perpanjangan masa bakti kepengurusan.
Diketahui, dari 92 nagari periode masa keanggotaan Bamus 2020-2026 diperpanjang menjadi 2020-2028 sebanyak 72 nagari.
Sedangkan Periode 2021-2027 menjadi 2021-2029 sebanyak 10 nagari. Periode 2023-2029 menjadi 2023-2031 sebanyak 10 nagari.
Pengukuhan penyesuaian masa bakti pengurus Badan Musyawarah Nagari gelombang kedua dilaksanakan Senin (16/9) di Auditorium IPDN Baso.
Kegiatan ini merupakan lanjutan dari pengukuhan serupa yang telah digelar Kamis pekan lalu di Balairung Rumah Dinas Padang Baru Lubuk Basung.
Pada kesempatan ini, penyesuaian masa bakti dilakukan untuk nagari-nagari dari 10 kecamatan, dengan total 54 Bamus dan 351 orang anggota yang dilantik.
Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Agam, Dr Andri Warman, MM, didampingi camat se-Agam wilayah barat, kepala OPD, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Bupati Agam Dr H Andri Warman, MM menjelaskan bahwa pengukuhan ini adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa yang mengamanatkan perpanjang masa bakti wali nagari dan anggota bamus dari 6 tahun menjadi 8 tahun.
“Pengukuhan hari ini merupakan lanjutan dari tanggal 13 September lalu. Kami sengaja membagi menjadi dua gelombang mengingat luasnya wilayah Kabupaten Agam sekaligus memperpendek jarak bagi anggota bamus yang dilantik,” ujarnya.
Ia berharap dengan perpanjangan masa bakti ini, sinergitas antara wali nagari dan Bamus semakin kuat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia selaku bupati dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat kepada kita semua atas diperpanjangnya masa bakti sebagai Bamus Nagari.
“Gunakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, serta jalin kerjasama dengan wali nagari dan semua pihak untuk kemajuan nagari masing-masing,” harapnya.
Ditambahkan, pengukuhan ini diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap jalannya pemerintahan di tingkat nagari serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal. (*)