HARIANHALUAN.ID – Asosiasi Fakultas Kedokteran Swasta Indonesia (AFKSI) memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada pemerintah, terkait program percepatan penambahan jumlah dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia.
Ketua Umum Pengurus Besar FKSI, Artha Budi Susila Duarsa mengatakan, pembukaan program studi dokter dan dokter spesialis baru harus dilakukan sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2013 tentang pendidikan dokter.
“Penyelenggaraan pendidikan kedokteran harus didukung oleh rumah sakit pendidikan sesuai dengan regulasi SKB 2 menteri tentang kuota penerimaan sarjana kedokteran, program dokter spesialis dan pertambahan prodi dokter spesialis melalui sistem akademik health system,” ujarnya usai menghadiri pertemuan Forum Dekan AFKSI di Kota Padang, Sabtu (4/2/2023).
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al Azhar (FK Unizar) ini menyebutkan, untuk mendukung program tersebut pemerintah juga harus mengatur struktur organisasi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban, agar moratorium health system dapat diimplementasikan sesuai tujuan.
Selain itu, ia juga meminta agar peningkatan penerimaan mahasiswa baru dalam upaya meningkatkan jumlah dokter umum dan spesialis di Indonesia, harus dilakukan secara selektif sesuai ketentuan, serta mengedepankan prinsip pemerataan distribusi lulusan kedokteran.
Senada dengan itu, Rektor Universitas Baitturahmah, Musliar Kasim yang menjadi tuan rumah forum Dekan AFKSI kali ini mengatakan, alokasi peningkatan kuota penerimaan mahasiswa kedokteran umum dan spesialis dilakukan sesuai dengan akreditasi yang dimiliki oleh kampus tersebut.
Dijelaskannya, bagi kampus kesehatan yang memiliki akreditasi A, peningkatan alokasi penerimaan mahasiswa baru bisa dilakukan hingga 20 persen. Sedangkan bagi kampus yang masih memiliki akreditasi B, peningkatan kuota baru bisa dilakukan sebesar 10 persen.
“Namun tidak semerta-merta begitu. Peningkatan alokasi kuota mahasiswa baru juga harus diikuti dengan peningkatan mutu, kualitas, serta sarana dan prasarana pendidikan dan praktek, agar nantinya bisa melahirkan lulusan dokter yang berkualitas,” ucapnya.
Sedangkan bagi alokasi kuota penambahan mahasiswa program studi dokter spesialis, lanjutnya, saat ini Kementerian Pendidikan Riset Dan Perguruan Tinggi tengah merancang sebuah sistem yang bernama Akademic Health System, yang bertujuan untuk mendorong fakultas kedokteran swasta bisa mendirikan prodi kedokteran spesialis.
Diketahui, kegiatan pertemuan Forum Dekan AFKSI kali ini diselanggarakan di Universitas Baitturahmah sebagai tuan rumah sejak tanggal 3 hingga 5 Februari tahun 2022 lalu. Kegiatan ini dihadiri 52 dekan fakultas kedokteran swasta dari seluruh Indonesia.
Malam penutupan kegiatan ini tampak dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Baiturrahmah, Musliar Kasim, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, Rektor UGM, Ova Emilia yang didaulat sebagai keynote speaker, Ketua LAM PT Kes Usman Chatib Warsa, serta sejumlah dekan dari fakultas kedokteran swasta terkemuka di Indonesia lainnya. (*)