BNPB Bersama Komisi VIII DPR RI Tinjau Penanganan Warga Terdampak Banjir di Bojongsoang

Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi (kiri) bersama Anggota Komisi VIII Atalia Praratya (dua kiri) menyerahkan dukungan logistik kepada warga pengungsi Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (26/11). FOTO: BPBD Provinsi Jawa Barat.

KABUPATEN BANDUNG, HARIANHALUAN.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Komisi VIII DPR RI mengunjungi lokasi terdampak banjir di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Selasa (26/11). Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi mewakili Kepala BNPB bersama Anggota Komisi VIII Atalia Praratya datang ke lokasi terdampak di Taman Air Sektor 6 didampingi Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat Anne Hermadianne.

Pada tinjauan lapangan tersebut, rombongan BNPB bersama Komisi VIII DPR RI dan jajaran pemerintah daerah melihat beberapa genangan sudah mulai surut di beberapa titik. Tinggi muka air juga sudah mulai ada penurunan hingga betis orang dewasa atau kurang lebih 30 sentimeter.

Sebelumnya, sebanyak 1.169 rumah di 21 desa dan 1 kelurahan yang berada dalam 12 wilayah kecamatan di Kabupaten Bandung dilanda banjir dengan tinggi muka air bervariasi antara 10 – 200 sentimeter. Banjir tersebut dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan ditambah beberapa faktor seperti tidak berfungsinya sistem drainase air sebagaimana mestinya karena tersumbat sampah yang menyebabkan kehilangan daya tampung debit air.

Di sela kunjungan, Prasinta dan Atalia beserta rombongan juga menyempatkan diri berdialog dengan warga pengungsian. Pada kesempatan itu, keduanya memberikan motivasi kepada para pengungsi termasuk imbauan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan mematuhi apa yang menjadi arahan serta rekomendasi pemerintah terkait upaya mitigasi hingga penanganan darurat.

Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung, BNPB melalui Kedeputian Bidang Pencegahan dan Komisi VIII juga meminta agar penguatan edukasi melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dapat diperbanyak serta ditingkatkan lagi demi membentuk masyarakat tangguh bencana.

Di samping itu, peran daripada Keluarga Tangguh Bencana (Katana) dan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang sebelumnya telah diinisiasi BNPB bersama pemerintah daerah agar lebih ditingkatkan dengan kolaborasi bersama Pokja PKK untuk pengurangan risiko bencana.

Mengakhiri kunjungan lapangan, BNPB dan Komisi VIII DPR RI turut menyerahkan dukungan logistik kepada warga terdampak yang berisi kebutuhan dasar selama fase tanggap darurat seperti sembako permakanan, susu bayi dan kebutuhannya, paket keluarga, hygiene kit dan sejumlah barang lainnya. (*)

Exit mobile version