HARIANHALUAN.ID- Ketua Dewan Ekonomi Naslional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membocorkan skema baru penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang tengah digodok menggunakan sistem government technology (govtech).
Dalam skema tersebut, Luhut menyebut pemerintah akan memanfaatkan teknologi berbasis barcode untuk memastikan bantuan tetap sasaran dan mendorong penerima untuk membelanjakan dana sesuai arahan.
Menurutnya, penerima nantinya diwajibkan membuka rekening bank untuk menerima BLT. Bantuan tunai tersebut hanya dapat dibelanjakan sesuai dengan panduan yang ditetapkan pemerintah, seperti membeli bahan makanan tertentu di wilayah pedesaan.
“Misalnya di desa itu dia beli telur, ayam, dan sebagainya. Itu akan pegang barcode-nya dibuat,” ungkap Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).
Luhut mengatakan sistem ini memungkinkan pemerintah memantau penggunaan dana secara transparan dan mencegah penyalahgunaan.
Ia juga menekankan sistem tersebut dikembangkan sepenuhnya oleh anak-anak bangsa, melibatkan sekitar 300 orang yang bekerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Peruri, dan Telkom.
“Sistem ini bukan sistem baru. Ini semua anak Indonesia. Tidak seperti e-KTP yang mau tender sekian triliun, enggak ada itu,” tegasnya.
Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui untuk bertemu dengan para pengembang sistem ini dalam beberapa minggu ke depan, setelah platform mulai beroperasi.
Dengan pengalaman sukses sebelumnya seperti aplikasi Peduli Lindungi, Luhut yakin penerapan teknologi dalam penyaluran bantuan tunai ini akan memberikan hasil yang maksimal.
Dirinya pun menyebut guna menjaga integritas program, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan audit berkala terhadap sistem baru ini.
“Kami ingin menghindari penggunaan-penggunaan yang tidak benar dalam program ini, karena kami ingin prosesnya cepat dan tepat,” ujar Luhut.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif DEN Septian Hario Seto menjelaskan inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara.
“Kita ingin meminimalkan inefisiensi, termasuk melalui e-katalog dan sinkronisasi penerima bansos agar lebih tepat sasaran,” kata Seto.
Ia menambahkan bahwa digitalisasi akan mempermudah penyaluran bantuan sosial (bansos) secara transparan dan efisien.
Dengan langkah ini, Seto menyebut pemerintah dapat mengoptimalkan belanja negara sekaligus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. (*)