PONTIANAK, HARIANHALUAN.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bertolak ke Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat guna memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Barat. Rapat ini dilaksanakan pada Kamis (30/1) di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson dalam pembukaan rapat menerangkan, enam kabupaten di Kalimantan Barat direndam banjir sejak pertengahan bulan Januari 2025. Banjir dengan ketinggian rata-rata mencapai dua meter terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi melanda wilayah ‘Provinsi Seribu Sungai’ ini. Wilayah terdampak banjir tersebut antara lain Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, dan Kabupaten Kubu Raya. Total sebanyak 148.693 jiwa terdampak banjir dan sedikitnya 606 jiwa mengungsi ke beberapa pos pengungsian.
Menurut Harisson, banjir besar yang melanda Kalbar kali ini merupakan akibat cuaca ekstrem berupa Monsoon Asia, pasang air laut, dan La Nina lemah terjadi secara bersamaan.
Menanggapi bencana banjir ini Kepala BNPB menegaskan perlunya kewaspadaan dini pada potensi bencana hidrometeorologi basah di Kalbar. Menurutnya, tantangan Provinsi Kalbar saat ini bukan hanya kebakaran hutan dan lahan, namun banjir juga harus menjadi perhatian.
“Mempawah sampai kantor Bupati terendam. Informasi yang kami terima, banjir seperti ini baru terjadi tahun ini, padahal menurut BMKG curah hujan yang turun hanya 150mm, tidak terlalu besar, ini perlu menjadi perhatian”, kata Suharyanto.
Suharyanto menjelaskan, BNPB telah memiliki peta risiko bencana Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025. Peta ini menunjukkan tiga wilayah dengan potensi risiko tinggi bencana banjir adalah Kabupaten Sambas, Mempawah, dan Sanggau.
