JAKARTA, HARIANHALUAN.ID- Sekitar 50 persen APBN dialokasikan ke daerah tanpa evaluasi. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat kunjungan ke Pemprov Jabar Kamis (6/3).
Dede menuturkan 50 persen dari APBN dengan nilai lebih kurang Rp1.800 triliun, dialokasikan untuk daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan dana bagi hasil. Ketika dana tersebut masuk kas daerah, tidak ada pengujian yang memastikan penggunaannya berjalan efektif.
“Sekitar 70 persen daerah di seluruh Indonesia, sangat bergantung pada dana pusat. Di Jawa Barat, memang sekitar 75-80 persen berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi masih ada daerah yang 50-60 persen anggarannya bergantung dari pusat, tapi setelah di daerah tak ada yang evaluasi karenanya ada panja,” kata Dede.
Dia mencontohkan, penggunaan anggaran khususnya DAK Pendidikan, yang jumlahnya mencapai puluhan triliun rupiah di Jawa Barat. Namun, faktanya masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan dan mengajukan kembali anggaran ke pemerintah pusat.
“Pertanyaannya, dana ini digunakan untuk apa? Apakah benar dialokasikan untuk perbaikan sekolah atau justru untuk proyek monumental yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik?” ucapnya.
Karena itu panja atau panitia kerja Komisi II DPR RI datang ke Jawa Barat, kata dia, ingin mengetahui permasalahan yang ada di Jabar terkait keuangan itu, terlebih Jawa Barat sendiri mengalami posisi keuangan yang sangat terbatas.
Sementara di sisi lain, ada ekspektasi penggunaan keuangan yang sangat besar untuk pembangunan yang masif. (*)