JAKARTA, HARIANHALUAN.ID- Pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan melakukan penyegelan dan pembongkaran sejumlah tempat wisata di kawasan Puncak, Bogor. Langkah ini dianggap sebagai upaya konkret dalam menangani masalah banjir yang sering melanda wilayah tersebut.
Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. Arisal Aziz, setelah mengetahui langkah cepat yang diambil oleh Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Bupati Bogor Rudy Susmanto. Mereka melakukan penertiban dengan menyegel dan membongkar tempat wisata serta bangunan yang melanggar peraturan lingkungan hidup di Puncak, Bogor, Jawa Barat.
“Langkah ini menunjukkan keberanian pemerintah dalam menangani masalah banjir dengan langsung mengatasi penyebabnya di hulu,” ujar Arisal Aziz di Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Arisal menambahkan bahwa tindakan ini jarang terjadi, terutama ketika bencana sudah terjadi. Biasanya, tindakan semacam ini baru dilakukan setelah bencana, namun kali ini, eksekusi dilakukan dengan cepat.
Selama ini, kawasan Puncak Bogor memang dikenal dengan banyaknya bangunan dan tempat wisata yang melanggar peraturan daerah dan lingkungan hidup. Namun, tidak ada tindakan tegas yang diambil.
“Tindakan tegas terhadap empat lokasi wisata di Jalan Raya Puncak ini adalah langkah nyata untuk menyelamatkan ribuan warga Jabodetabek dari bencana banjir tahunan maupun yang lebih besar,” tegas Arisal Aziz.
Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan memimpin langsung penyegelan empat lokasi wisata dan bangunan yang dinilai melanggar alih fungsi lahan di Puncak, Bogor. Empat lokasi yang disegel antara lain: Hibisc Fantasy, Eiger Adventure di Megamendung, Pabrik Teh dekat Telaga Saat, dan Pabrik Teh di kawasan Agrowisata Gunung Mas.
Menurut Zulkifli, yang juga Ketua Umum PAN, berdasarkan aduan masyarakat, kawasan Taman Nasional Gunung Pangrango, yang merupakan kawasan dengan ketinggian tertinggi di Jawa Barat, telah mengalami alih fungsi dari daerah lindung menjadi tempat wisata.
“Ini sudah jelas melanggar peraturan. Jika dibiarkan, kawasan Bogor dan Bekasi bisa terancam rusak,” tegas Zulkifli.
Sementara itu, Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, Rizal Irawan, menyebutkan bahwa terdapat 33 lokasi yang telah melanggar dokumen lingkungan.
“Saat ini baru empat yang disegel, sementara 33 lokasi lainnya akan dipasang plang segel dalam beberapa hari ke depan,” jelasnya. (*)