Tindaklanjuti Nota Kesepahaman Program ILASP, Menteri Nusron Ajak Kementerian/Lembaga Lakukan Kontrol dan Monitoring Program

JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Tahun 2025-2029.

Rakor ini merupakan tindaklanjut atas nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama lima kementerian/lembaga pada Senin (17/3/2025) lalu.

“Kita akan bertemu setiap bulan untuk melakukan kontrol atas monitoring, serta kontrol terhadap pengembangan dan dinamika atas proyek ILASPP,” kata Menteri Nusron dalam rakor yang berlangsung di Kantor Badan Informasi Geospasial (BIG), Selasa (18/3/2025).

Menurutnya, rakor tersebut sangat penting untuk mengintegrasikan administrasi pertanahan dan tata ruang yang ada di Kementerian ATR/BPN, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, dan BIG.

“Supaya ke depan biar kadastralnya tuntas, terutama kadastral APL (Areal Penggunaan Lain) dan Kehutanan, juga APL dan Transmigrasi,” ujar Menteri Nusron.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa integrasi data nasional juga merupakan salah satu amanat Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Transmigrasi. “Kami merasa beruntung telah dilibatkan dalam program ini. Makanya, dengan program ini kami merasa terbantu, terutama soal lahan,” ucapnya.

Kepala BIG, Muh Aris Marfai yang juga menjadi tuan rumah rakor kali ini melaporkan bahwa BIG telah membentuk struktur organisasi dengan berbagai peran, termasuk pembina, pengarah, direktur dan tim teknis yang bertanggung jawab atas kebutuhan peta untuk ILASPP. “Pada prinsipnya, kami sudah mencoba untuk memastikan tim teknis yang akan bergerak,” ujarnya. (*)