SEMARANG, HARIANHALUAN.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyerahkan ratusan sertifikat aset Barang Milik Daerah (BMD) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) se-Jawa Tengah, Kamis (17/4/2025).
Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada empat kepala daerah, yakni Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Semarang, Wali Kota Surakarta, dan Bupati Sragen.
Terkait sertifikasi tanah, Menteri Nusron menyoroti bahwa di Jawa Tengah masih terdapat sekitar 19 persen dari total 2,2 juta hektare tanah yang belum terpetakan dan belum bersertifikat.
“Kalau dibiarkan, tanah-tanah yang belum bersertifikat ini bisa menjadi sumber konflik. Maka dari itu, dibutuhkan sinergi dan kerja sama erat antara ATR/BPN, gubernur, bupati dan wali kota untuk menyelesaikan ini bersama-sama,” ucap Menteri Nusron dalam dialog bersama Gubernur dan para Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah, di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Menteri Nusron menyerahkan total 31 sertifikat aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 443 sertifikat aset milik pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pada momen tersebut, ia mengimbau pemda di Jawa Tengah untuk mempercepat pendaftaran aset-aset BMD dan percepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), terutama bagi masyarakat miskin ekstrem yang kesulitan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Salah satu hambatan di Jawa Tengah adalah belum adanya kebijakan pembebasan BPHTB bagi warga miskin ekstrem penerima PTSL. Saya mohon gubernur, bupati dan wali kota dapat membebaskan BPHTB, agar program sertifikasi bisa berjalan lebih cepat,” ucap Menteri ATR/BPN.
Penyerahan sertifikat ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah pusat dalam mendukung tata kelola pertanahan yang modern, tertib dan transparan. (*)
