AHY Dorong Skema Pendanaan Khusus untuk Perumahan Tangguh Iklim di Forum BRICS

BRASILIA, HARIANHALUAN.ID— Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menekankan pentingnya pembentukan skema pendanaan khusus dan kolaborasi internasional untuk memperkuat ketahanan kota terhadap perubahan iklim.

Hal ini disampaikannya dalam forum BRICS Urbanization Forum yang berlangsung di Istana Itamaraty, Brasilia, pada Selasa (23/6/2025) waktu setempat.

Dalam sesi tematik bertajuk Housing and Urban Agenda: Strategic Priorities, AHY menyoroti ketimpangan akses pembiayaan perumahan, terutama bagi masyarakat rentan yang paling terdampak oleh krisis iklim.

“Tanpa dukungan yang ditargetkan, kelompok ini akan terus terpinggirkan dan tetap dalam risiko,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang dirilis Rabu (25/6/2025).

AHY menyampaikan bahwa Indonesia saat ini tengah mengembangkan sebuah platform pembiayaan terpadu bersama mitra internasional. Skema ini akan menghimpun sumber daya dari pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta untuk mendukung inisiatif perumahan adaptif berbasis iklim.

Dana tersebut akan diarahkan untuk program renovasi hijau, pinjaman mikro, insentif zonasi inklusif, hingga penggunaan bahan bangunan lokal yang tahan terhadap cuaca ekstrem.

Lebih lanjut, AHY mengajak negara-negara anggota BRICS dan mitranya untuk memperkuat sinergi global melalui pertukaran teknologi, penyelarasan standar pembangunan kota, serta dukungan dari lembaga keuangan internasional.

Ia menyebutkan bahwa Indonesia telah bekerja sama dengan Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB), serta mengundang New Development Bank (NDB) untuk turut serta dalam pendanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan kota yang inklusif dan tangguh.

“Perumahan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga fondasi bagi pertumbuhan yang inklusif dan ketahanan kota di masa depan,” pungkas AHY.

Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk bekerja sama memperluas praktik baik dan mendorong transformasi urbanisasi yang adil, sesuai dengan prinsip-prinsip Perjanjian Paris, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan Agenda Perkotaan Baru. (*)