Kementerian ATR/BPN Terima Delegasi Nepal untuk Learning Exchange dalam Modernisasi Sektor Administrasi Pertanahan

JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Kick Off Meeting Learning Exchange Visit of Nepali Land Officials to Indonesia on the Modernization of the Land Administration, pada Senin (11/8/2025) di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN Jakarta. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.

“Kami senang menjadi tuan rumah program ini, yang memberikan kesempatan bagi kedua negara kita untuk bertukar pengetahuan dan berbagi pengalaman dalam memodernisasi administrasi pertanahan kita,” ujar Wamen Ossy saat menyambut delegasi dari Nepal dan perwakilan World Bank.

Dalam pertemuan ini, Wamen Ossy menjelaskan soal progres pendaftaran pertanahan di Indonesia. Sejak peluncuran program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2017, pendaftaran tanah di Indonesia mengalami peningkatan percepatan yang sangat signifikan.

“Kami dapat melakukan sertipikasi 5-10 juta bidang tanah per tahun. Saat ini telah tercapai 122,9 juta bidang tanah yang telah terdaftar, dengan total 96,7 juta bidang tanah telah diterbitkan sertifikatnya, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah,” ujar Ossy.

Lebih lanjut, Wamen Ossy juga bicara soal pentingnya penguatan pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang melalui penguatan sistem dan sumber daya manusia (SDM).

“Tentu saja teknologi berperan penting saat ini. Transformasi digital, kami yakin, dapat membawa peningkatan yang signifikan dalam hal transparansi dan efisiensi. Namun, kami juga yakin bahwa hal ini harus didukung oleh tata kelola yang kuat, perlindungan data yang tangguh, dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan bagi staf dan pemangku kepentingan,” katanya.

Joint Secretary, Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation (MoLMCPA) Nepal, Ganesh Prasad Bhatta, mengungkapkan bahwa pihaknya ingin memahami bagaimana praktik administrasi pertanahan yang tengah dijalankan oleh Indonesia. Mulai dari nasional, provinsi, hingga ke tingkat kota.

“Selain itu, kami berharap dapat mempelajari mengenai inovasi dalam pemetaan kadastral, seperti halnya teknik akuisisi data menggunakan drone dan satelit, dan begitu juga integrasinya pada pendaftaran pertanahan, valuasi (zona nilai tanah, red) dan sistem perpajakan,” ucap Ganesh Prasad Bhatta.