MATARAM, HARIANHALUAN.ID – Komunikasi risiko tidak terlepaskan dari penanggulangan bencana. Komunikasi risiko sangat dibutuhkan sebagai elemen kunci, salah satunya untuk mengedukasi masyarakat maupun saat respons darurat bencana.
Hal tersebut menjadi perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meningkatkan kapasitas daerah sebagai bagian dari penanggulangan bencana melalui bimbingan teknis atau bimtek komunikasi risiko. Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian menyampaikan, bimtek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pelaku di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Melalui komunikasi risiko yang baik, warga tidak menjadi panik atau takut ketika mereka mengetahui tinggal di kawasan rawan bencana,” ujar Rustian di Kota Mataram, Provinsi NTB, pada Selasa (26/8).
Peningkatan kapasitas ini dilakukan dengan pendekatan bimbingan teknis pada hari ini (26/8), yang dilanjutkan dengan kegiatan geladi ruang (TTX) dan geladi lapang (FTX) pada 27 – 28 Agustus 2025.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Utama BNPB mengatakan, melalui bimbingan teknis atau bimtek ini, BNPB mengajak aparatur pemerintah, relawan, akademisi dan rekan-rekan jurnalis untuk saling mendukung dalam membangun komunikasi risiko, khususnya di wilayah NTB.
Rustian menambahkan, Provinsi NTB ini memiliki berbagai ancaman. Oleh karena itu, Sekretaris BNPB mendorong semua pihak memiliki visi yang sama, yaitu resiliensi berkelanjutan atau tangguh dalam menghadapi setiap ancaman bahaya.
“Dengan bimtek bertajuk komunikasi risiko ini, kami sangat berharap pengetahuan, pengalaman praktik baik maupun informasi kebencanaan dapat membangun masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Tangguh,” ucap Rustian.
Sementara itu, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal menyampakan wilayah termasuk rawan bencana alam. Menurutnya, komunikasi kebencanaan bagian dari penanggulangan bencana sangat strategis, mulai dari komunikasi untuk mencegah dampak buruk kebencanaan hingga saat tanggap darurat. Banyak komunikasi yang disampaikan publik sehingga komunikasi dalam situasi krisis sangat dibutuhkan.
‘Saat kita hadapi covid-19 di tahun 2020 problem enam bulan pertama terkait dengan komunikasi. Tidak ada single channel untuk komunikasi. Masyarakat tidak tenang tapi justru panik. Komunikasi satu pintu menjadikan komunikasi lebih efektif,” ujar Gubernur NTB.
Pada kesempatan itu, Gubernur NTB sangat mendorong harapan BNPB dalam membentuk forum komunikasi risiko bencana di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Rangkaian kegiatan bimtek, TTX dan FTX ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA. Acara ini merupakan kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di bidang penanggulangan bencana, melalui penguatan pengelolaan risiko bencana di Indonesia. Selain di tingkat nasional, Program SIAP SIAGA juga memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam bentuk program atau kegiatan kepada beberapa provinsi sasaran antara lain, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan beberapa provinsi jangkauan lainnya,” tambah Deswanto.
Kegiatan yang dihadiri Team Leader SIAP SIAGA Lucy Dickinson berlangsung pada 26 – 29 Agustus 2025 ini mengangkat tema “Optimalisasi Peran BNPB dalam Efektivitas Komunikasi Risiko Bencana”. Rangkaian acara melibatkan banyak pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah di wilayah NTB, TNI, Polri, organisasi non-pemerintah dan masyarakat.
Bimtek dihadiri 50 peserta dari perwakilan pemerintah daerah dan unsur pentaheliks lain, dar tingkati provinsi, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara dan jurnalis NTB. Sedangkan narasumber, BNPB menghadirkan pemateri dari BNPB, BMKG, PVMBG, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BPBD dan pimpinan redaksi media. (*)
