JAKARTA, HARIANHALUAN.ID- Komitmen pemerintah untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan nasional terus dilakukan dengan berbagai upaya.
Terbaru, melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras 2025.
Satgas yang baru dibentuk tersebut memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian harga dan mutu beras serta mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian harga dan mutu beras.
Struktur keanggotaan Satgas Pengendalian Harga Beras terdiri dari berbagai unsur kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan Polri, Perum BULOG, serta pemerintah daerah melalui dinas yang menangani urusan pangan, perdagangan, pertanian, dan perizinan.
Pelaksanaan pengawasan dilakukan terhadap 38 provinsi di seluruh Indonesia, dengan fokus utama pada 59 kabupaten/kota yang sempat mengalami kenaikan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).
Pantauan Tim Satgas Pengendalian Harga Beras yang telah meninjau lapangan dilaporkan telah adanya penurunan harga beras di berbagai kabupaten/kota maupun daerah.
Tim Satgas Pengendalian Harga Beras bersama dengan seluruh stakeholder pemerintah untuk menjamin keterjangkauan, ketersedìaan dan stabilisasi harga di seluruh tanah air.
Tinjauan dilakukan dengan melakukan pengawasan di 132 titik lokasi pada 90 kabupaten/kota di 20 provinsi. Pantauan beras medium di 13 provinsi menunjukkan 41 kota/kabupaten dengan kategori harga beras masih di bawah HET.
Sementara itu, hasil pantauan beras premium di 13 provinsi, sudah terdapat 36 kota/kabupaten dengan kategori harga beras masih di bawah HET. Daerah-daerah dengan kenaikan harga tipis di atas HET kini menjadi prioritas intervensi dengan distribusi stok tambahan BULOG serta pengawasan intensif lintas sektor.
Selain itu, pekan ketiga Oktober 2025 sesuai hasil perhitungan indeks perkembangan harga (IPH) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan meskipun terdapat 62 kota kabupaten yang mengalami kenaikan harga beras, namun juga diimbangi dengan penurunan harga beras di 197 kota/kabupaten.
Hal ini menunjukkan jumlah kota/kabupaten yang mengelami penurunan harga beras lebih banyak dibandingkan kota/kabupaten yang mengalami kenaikan harga beras.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas Pangan untuk mengarahkan stok SPHP ke titik-titik rawan disparitas harga.
“Bulog juga siap memperluas intervensi di wilayah 3TP agar seluruh masyarakat memiliki akses terhadap beras dengan harga terjangkau,” tegas Ahmad Rizal Ramdhani di Jakarta, Senin (28/10). (*)
