Foto dari kiri-kanan; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, Sekretaris Kementerian RAPBN, Rini Widyantini, Asia Managing Director Tony Blair Institute for Global Change, Jalil Rasheed dan Indonesia Country Director, Tony Blair Institute for Global Change, Shuhaela Hakim. IST
JAKARTA, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menandatangani surat minat kerja sama (Letter of Intent/LoI) dengan Tony Blair Institute of Global Change (TBI) untuk menjajaki kolaborasi di bidang pemerintahan digital, Jumat (26/5) lalu.
Tomi Soetjipto dari Tony Blair Institue dalam siaran persnya kepada Haluan, Selasa (30/5) dikatakan, pemanfaatan tekonologi digital untuk meningkatkan layanan publik di Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dan salah satu negara anggota G20, dilansir sebagai salah satu prioritas terpenting pemerintah dalam upayanya untuk mengubah Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menyaksikan penandatanganan LoI yang dilakukan oleh Sekretaris Kementerian PANRB, Rini Widyantini dan Jalil Rasheed, Managing Director TBI Asia. Penandatanganan LoI tersebut dilakukan di kantor pusat TBI di London.
“Saya senang dapat memasuki kolaborasi baru dengan Tony Blair Institute of Global Change. Penandatanganan LoI hari ini akan membukakan jalan untuk kolaborasi yang lebih lanjut dan lebih erat, memastikan kalau tidak ada seorang pun di Indonesia yang tertinggal oleh gelombang digitalisasi di negara ini. Kami menantikan untuk melihat bagaimana kemajuan teknologi digital dapat meningkatkan pelayanan publik di Indonesia,” ujar Anas yang sedang melakukan kunjungan dinas ke Inggris dan Estonia minggu ini.
“Teknologi harus bisa menjadi pendorong perubahan yang positif,” kata Astrid Dita, Kepala Bidang Teknologi di TBI Indonesia.
“Tony Blair Institute siap untuk memperdalam kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan dampak-dampak positif dari teknologi, khususnya dalam ruang pemerintah. Kami berharap dapat mendampingi Pemerintah Indonesia sepanjang perjalanan transformasinya untuk membawa dampak besar yang bermanfaat secara luas bagi masyarakat Indonesia,” katanya.
Menurut surat minat kerja sama (LoI) tersebut, TBI akan menelusuri potensi dukungan dalam ranah pemerintahan digital dan mesin pemerintahan.
Penandatanganan surat minat kerja sama ini dilakukan dua bulan setelah Menteri Anas bertemu dengan Tony Blair, Ketua Eksekutif Tony Blair Institute for Global Change dan mantan Perdana Menteri Inggris (1997-2007). (atv/*)
