Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memimpin apel dan rapat koordinasi (rakor) dalam antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat (16/6) di Kantor Gubernur. IST
PALANGKARAYA, HARIANHALUAN.ID – Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memimpin apel dan rapat koordinasi (rakor) dalam rangka antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan hari Jumat (16/6) di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
Gelar apel ini melibatkan personel gabungan serta peralatan dan perlengkapan penanggulangan karhutla.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel maupun peralatan yang akan digunakan untuk mengantisipasi potensi karhutla yang mengiringi periode El Nino tahun 2023 ini.
“Seperti yang kita ketahui, bahwa pada tahun 2023 ini kondisi cuaca berbeda dengan 3 tahun sebelumnya. BMKG sudah memprediksi tahun ini Indonesia akan mengalami kemarau yang lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu dari 6 provinsi prioritas dalam penanganan karhutla,” jelas Suharyanto saat memimpin apel.
Pada kesempatan itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengingatkan bahwa pada tahun 2015 dan 2019 kebakaran hutan dan lahan yang terjadi cukup masif, yang tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga ekonomi, sosial, hingga kesehatan masyarakat.
“Oleh sebab itu, tahun ini kami mengajak seluruh personel yang hadir dapat turun langsung ke lapangan guna meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan agar kejadian pada tahun 2015 dan 2019 tidak terjadi kembali,” sebut Suharyanto.
Kegiatan apel gelar personel dan peralatan ini bukan hanya sebagai kegiatan seremonial, namun menjadi momentum untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian lembaga maupun dinas di daerah untuk mengantisipasi potensi bencana karhutla.
“Mari sama-sama satukan pikiran dan tindakan untuk sama-sama bersatu padu, dari pusat hingga daerah untuk mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran hutan dan lahan terjadi,” tutupnya.
Apel gelar pasukan tersebut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di antaranya TNI/Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Manggala Agni, pemadam kebakaran, serta relawan.
Setelah memimpin apel, Kepala BNPB secara simbolis menyerahkan dukungan logistik dan peralatan penanganan karhutla yang diterima langsung oleh Wakil Gebernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo.
Adapun bantuan yang diberikan berupa 27 unit alat suntik gambut, 27 unit flexible tank, 81 unit pompa jinjing, 135 unit nozel, dan 1.350 unit selang ukuran 1,5″.
Pada hari yang sama, Kepala BNPB memimpin Rapat Koordinasi bersama Gubernur Kalimantan Tengah diwakili oleh Wakil Gubernur, di Aula Kantor Gubernur Kalimantan Tengah yang turut dihadiri oleh Kapolda Kalimantan Tengah, Pangdam XII Tanjungpura, serta jajaran organisasi perangkat daerah terkait di wilayah Kalimantan Tengah.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, langkah pencegahan harus menjadi prioritas pemerintah pusat maupun daerah untuk mengantisipasi potensi karhutla.
Suharyanto menjelaskan, dalam satu bulan terakhir titik panas atau hotspot yang terdeteksi di Kalimantan Tengan mencapai 1.037 titik. Secara nasional, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak 1 Januari hingga hari ini tercatat mencapai 141 kali kejadian.
Pada rakor tersebut, Kepala BNPB memberikan beberapa arahan untuk antisipasi dan penanganan Karhutla di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
Pertama, Kepala BNPB mengimbau pemerintah daerah agar dapat melakukan apel kesiapsiagaan karhutla secara rutin setiap minggunya. Dirinya mengapresiasi apel kesiapsiagaan yang sudah dilaksanakan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
“Kalau tadi terpusat di tingkat provinsi, maka selanjutnya dapat dilakukan juga di tingkat kabupaten dan kota. Dicek lagi alat dan perlengkapannya sehingga betul-betul siap,” sebutnya.
Selanjutnya, Suharyanto mengimbau pemerintah daerah untuk selalu memantau prediksi cuaca, titik panas, dan tinggi muka air tanah yang datanya dpat diperoleh melalui BMKG, BRIN, KLHK, dan BRGM.
Identifikasi kebutuhan dan kesiapan personel serta ketersediaan peralatan dan logistik perlu dilakukan untuk memaksimalkan langkah-langkah penanganan karhutla. Suharyanto menambahkan, apabila diperlukan maka kebutuhan tersebut dapat diusulkan kepada pemerintah pusat.
BNPB sendiri telah menyiagakan dua helikopter tipe AS350B3e dan Bell 412 SP untuk mendukung operasi udara baik untuk melakukan patroli maupun water bombing. BNPB juga mendorong 66 regu satgas untuk melakukan operasi darat.
Lebih lanjut, Kepala BNPB mengajak seluruh unsur dalam pentaheliks untuk dapat meningkatkan koordinasi agar penanganan karhutla dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
“Bagi perusahaan yang terkait dengan perkebunan dan lahan yang berpotensi mengalami karhutla, silakan dapat menyiapkan tim siaga dan peralatan operasi darat maupun udaranya sendiri,” tambahnya.
Terakhir, Kepala BNPB meminta kepada pemerintah daerah untuk dengan tegas melakukan penegakkan hukum bagi oknum yang melakukan pembakaran lahan dengan sengaja.
“Tidak ada lagi peraturan daerah yang memperbolehkan, dengan alasan apapun, membuka lahan dengan cara membakar,” tutupnya.
Provinsi Kalimantan Tengah sendiri telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla sejak 29 Mei 2023 hingga 10 November 2023 untuk mengoptimalkan operasi penanganan karhutla.
Menindaklanjuti status tersebut, Pemerintah Provinsi telah mengaktifkan 35 pos lapangan satgas pengendali karhutla sejak 31 Mei 2023. Personilnya terdiri dari Babinsa/Babinkamtibnas, BPBD, Dinas Kehutanan, Manggala Agni, organisasi masyarakat peduli api, tagana, dan relawan lainnya yang setiap harinya melakukan patroli, sosialisasi, operasi, dan pemadaman dini karhutla. Berdasarkan pendataan, jumlah personil diperkirakan mencapai 10.654 dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota. (h/rel)