JENEWA, HARIANHALUAN.ID — Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi Myanmar di Pengasingan pada Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss. Mereka bicara situasi terakhir di Myanmar, soal pengungsi Rohingya dan junta militer yang menguasai Myanmar setelah kudeta 3 tahun lalu.
Konsensus para pemimpin ASEAN sebagaimana tertera dalam dokumen Five-point consensus seharusnya menjadi pijakan berbagai upaya mewujudkan perdamaian dan penghormatan terhadap prinsip demokrasi di Myanmar. Namun disayangkan hingga saat ini situasi di Myanmar belum menunjukkan tanda-tanda mengarah pada perdamaian dan stabilitas keamanan. Hal ini disampaikan perwakilan Parlemen Myanmar dalam Pengasingan atau yang disebut Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), diwakili oleh Dr. Win Myat Aye dan Dr. Mya Thida saat melaksanakan pertemuan bilateral dengan Ketua BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) DPR RI Fadli Zon di sela-sela pertemuan parlemen dunia yakni Inter-Parliamentary Assembly (IPU) Assembly ke-148 yang berlangsung di Jenewa, Swiss pada 23-28 Maret 2024.
Dalam kesempatan ini, Fadli Zon menyatakan keprihatinan atas situasi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar dan menegaskan dukungan Indonesia, serta DPR RI secara khusus, akan terwujudnya Five-point consensus yang menekankan pada pentingnya dialog mewujudkan perdamaian serta akses bantuan kemanusiaan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat sipil yang terdampak atas konflik di Myanmar. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa DPR RI berkomitmen untuk dapat terus berperan aktif dalam membantu terwujudnya perdamaian dan penghormatan terhadap demokrasi di Myanmar.
“DPR RI selaku Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada 2023 lalu telah berupaya mengoptimalkan upaya diplomasi parlemen untuk mewujudkan perdamaian di Myanmar, salah satunya yaitu melalui berbagai resolusi yang diajukan di AIPA, serta melalui upaya dialog yang inklusif”, ungkap Fadli Zon.
Harapan terwujudnya perdamaian dan penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi di Myanmar akan terus diupayakan DPR RI. Fadli Zon menambahkan bahwa penyelesaian konflik di Myanmar perlu sebuah pendekatan khusus dengan mengedepankan dialog. Untuk itu, ia mendorong agar rezim Junta Myanmar mengindahkan Five-point consensus dan kooperatif dalam mewujudkan perdamaian di Myanmar.
Fadli Zon juga menyampaikan harus ada kepemimpinan di ASEAN yang dapat mendudukkan semua pihak agar ada penyelesaian pengungsi Rohingya yang kini berjumlaj lebih dari 1 juta di Cox Bazaar. Bahkan arus pengungsi kini meluas ke Malaysia dan Indonesia. Harus ada repatriasi ke Myanmar dan keamanan mereka harus terjamin, kata Fadli. (*)