BANDA ACEH, HARIANHALUAN.ID– Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ini bukanlah acara yang bersifat seremonial. Melalui kegiatan ini, masyarakat Indonesia dapat secara nyata dapat memperoleh manfaat dalam ketangguhan menghadapi bencana.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto menegaskan acara Peringatan Bulan PRB bukan sekedar seremonial. Menurutnya, pengetahuan dan pemahaman masyarakat dapat terus terpelihara.
Di samping itu, masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat meningkat kemampuannya terhadap kesadaran pada setiap jenis ancaman bahaya yang dapat berujung pada bencana alam.
“Intinya masyarakat di seluruh Indonesia, targetnya ini terpelihara dan meningkat kemampuannya terkait dengan kesadaran bahwa negara kita memiliki segala jenis bencana, ada di Indonesia,” ujarnya, Kamis (10/10).
Peringatan Bulan PRB ini merupakan salah satu upaya penting yang setiap tahunnya diselenggarakan bergantian di daerah. Suharyanto mengungkapkan, meskipun jumlah kejadian bencana fluktuatif, dalam tiga tahun terakhir BNPB mencatat adanya dampak bencana yang cenderung menurun.
Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah korban meninggal dunia dan luka-luka, serta jumlah rumah rusak, mulai dari rusak berat hingga ringan.
Kepala BNPB juga menyampaikan hasil positif upaya pengurangan risiko bencana pada konteks kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mengatakan, luas lahan terbakar pada 2023 tidak seluas pada 2019 atau 2015.
Menurutnya, karhutla cenderung diperburuk oleh faktor El Nino yang periodenya 4 tahun sekali. Namun, dampak buruk karhutla pada 2023 dapat diantisipasi dengan baik.
“Pada tahun 2015, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 2 juta hektar, sedangkan pada 2019 seluas kurang lebih 1,6 juta dan pada tahun 2003 menurun 600 ribu hektar,” ujarnya.
Namun, Suharyanto berpesan untuk tidak berbangga terlebih dahulu setelah berhasil menangani bencana.
“Kita jangan hanya kuat di tanggap darurat, tetapi kita harus kuat di pencegahannya,” tutur Suharyanto.
Lebih lanjut, pengurangan risiko bencana ini masuk dalam fase sebelum terjadinya bencana. Kemudian melihat konteks di Provinsi Aceh, Kepala BNPB mengapresiasi pemerintah setempat dalam penanggulangan bencana di wilayah. Data BNPB menyebutkan jumlah bencana di Aceh pada periode Januari hingga Oktober 2024 tidak terlalu banyak.
Suharyanto menekankan, kesadaran dan kemampuan masyarakat Aceh yang meningkat berperan pada hasil baik dalam penanggulangan bencananya. (*)