HARIANHALUAN.ID – Pengamat Olahraga Sumatra Barat, Yosrizal meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatra Barat untuk mengenyampingkan segala program kerja bersifat seremonial pada tahun 2023 yang bakal menjadi waktu penyelenggaraan sejumlah kejuaran olahraga skala nasional, seperti Porprov, Pra PON, PON maupun Porwil.
Mantan wartawan olahraga senior Sumbar ini menyebut, satu-satunya program kerja seremonial yang boleh dilakukan pengurus KONI Sumbar, mungkin hanyalah rapat koordinasi bersama pengurus KONI kabupaten kota.
“Jika ingin mengembalikan prestasi atlet Sumbar yang menurun sejak dua tahun belakangan ini, di tahun 2023 ini KONI harus fokus pada penyelenggaraan Pra PON maupun Porwil,” ujarnya kepada Haluan, Minggu (9/7/2023).
Menurut Yosrizal, setahun atau dua tahun menjelang Pra PON, mestinya proses pembinaan atlet oleh masing-masing telah berjalan. Namun kenyataan yang terjadi selama ini, proses pembinaan atlet berjalan tanpa adanya dukungan dukungan moral maupun finansial sedikit pun dari KONI Sumbar.
Padahal, menurut dia, Pra PON merupakan kejuaraan pijakan penting bagi para atlet terbaik Sumbar yang hendak berlaga mewakili Sumbar pada PON. Artinya, jika persiapan jelang Pra PON tidak maksimal, kondisi itu pasti akan berdampak terhadap raihan prestasi pada PON mendatang.
“Makanya kita bersyukur sekali dengan telah didapatkannya Legal Standing KONI dari provinsi. Sebab bagaimanapun, penyelenggaraan PON maupun Porwil adalah tanggungjawab pemprov yang dilaksanakan KONI berdasarkan undang-undang dan AD-ART KONI,” katanya.
“Jadi ketika legalitas telah ditangan, maka pergunakanlah sebaik mungkin untuk pembinaan prestasi atlet. Apalagi waktu sudah semakin mepet. Tak ada lagi waktu untuk berpikir di luar pembinaan prestasi atlet,” ucapnya.
Selaku pengamat olahraga Sumbar, Yosrizal menilai, Porprov Sumbar XVI sebaiknya tidak dilaksanakan lantaran sudah tidak bermanfaat lagi. Alasannya, porpov sejatinya merupakan ajang seleksi talent scouting tingkat provinsi bagi para atlet terbaik Sumbar yang akan berlaga pada Pra PON dan PON.
“Sementara, sejak beberapa tahun terakhir. Sebagian cabor sudah membentuk tim Pra PON. Mereka sudah menseleksi sendiri tanpa dukungan KONI, para atlet sudah berlatih tanpa bantuan finansial dari KONI dan kini mereka akan dikembalikan ke Porprov,” ucapnya.
Secara teknis, kata Yosrizal, penyelenggaraan Porpov Sumbar XVI sudah tidak masuk akal. Toh, seharusnya fokus mereka sekarang seharusnya adalah Pra PON,” katanya.
Ia mengatakan, jika porprov tetap dilaksanakan, performa para atlet akan terkuras habis sebelum Pra PON digelar. Atas dasar itu, kata Yos, agar upaya Sumbar meraih prestasi tidak kembali gagal lantaran persoalan non teknis, seperti yang pernah terjadi pada PON Papua lalu, para atlet mau tidak mau harus difokuskan untuk menatap kejuaraan Pra PON.
“Namun itu semua berpulang kepada KONI sebagai stakeholder yang menggunakan dana hibah APBD sekitar Rp17 milliar. Manfaatkanlah dana hibah itu untuk fokus bagi pembinaan dan motivasi bagi atlet yang akan berlaga di Pra PON,” ujarnya.
Sementara masukan bagi Pemprov Sumbar, lanjut Yosrizal, momentum meredanya gonjang ganjing kepengurusan KONI, mesti dijadikan sebagai tonggak awal kebangkitan pembinaan dunia prestasi atlet olahraga Sumbar.
“Bagi pemerintah, lantaran dana hibah diserahkan kepada KONI, Dispora cukup mengawasi dan mengingatkan penggunaan dana hibah itu. Artinya, manfaatkanlah suasana yang sudah terjalin harmonis ini untuk satu tujuan meraih prestasi,” tuturnya. (*)